Di PBB, Menteri Susi Cerita Kerasnya Pekerjaan di Sektor Perikanan

Di depan sidang tahunan PBB, 6th Annual UN Forum on Business and Human Rights (FBHR) di Jenewa Swiss, Senin (27/11/2017), Menteri Susi berkisah bahwa kondisi pekerja di sektor perikanan sangat memprihatinkan.

Banyak hak-hak pekerja yang dikesampingkan. Di antaranya adalah waktu kerja yang sangat lama, tidak adanya kejelasan mengenai gaji, dan sebagainya. Masalah seperti ini terjadi di banyak negara dan sangat sulit untuk dikontrol.

Dia mencontohkan, salah satu yang terungkap ke publik adalah kasus "perbudakan" Benjina, dengan korban pekerja mencapai sekitar 200-300 orang dari beberapa negara Asia Tenggara.

Dalam kasus Benjina, terdapat banyak pelanggaran Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan bisnis perikanan.

"Di industri perikanan, ini adalah praktik yang biasa. Industri yang bernilai jutaan dollar AS ini, sebagian besar dari produk yang masuk ke pasar dihasilkan dari proses yang comply terhadap HAM, serta dilakukan melalui illegal, unreported and unregulated fishing," kata Susi.

Untuk itu, dia menyerukan kerja sama berbagai pihak dalam tataran internasional untuk menjalankan kegiatan bisnis di sektor perikanan yang memperhatikan hak-hak asai manusia.

Kolaborasi dibutuhkan agar produk perikanan yang masuk ke pasar internasional benar-benar berasal dari proses bisnis yang benar dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

"Selain itu, perlu juga untuk meningkatkan pemahaman negara-negara di dunia mengenai masalah yang terjadi pada industri perikanan yang berpotensi melanggar HAM," jelas Susi.

Selain Susi, pembicara lain adalah MsKalpona Aktor (Executive Director of the Bangladesh Centre for Worker Solidarity), Winnie Byanyima (Executive Director of Oxfam International), Maryam al-Khawaja (human rights defender from Bahrain),  Marcela Manubens (Global Vice President for Social Impact, Unilever).