Holding BUMN Tambang Terbentuk, Akusisi Saham Freeport Target Utama

Berbagai aksi korporasi tengah disiapkan termasuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia yang saat ini sedang dilakukan negoisasi dengan Freeport.

Direktur PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan perjanjian rahasia atau non disclosure agreement dengan PT Freeport Indonesia.

"Perusahaan yang ada di Papua kami sudah melakukan non disclosure agreement. Progressnya bagus. Mohon doa restu, mudah-mudahan saudaranya (anggota holding) bisa tambah jadi empat, jadi lima," ujar Budi saat konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Namun Budi enggan menjelaskan lebih detail terkait isi perjanjian rahasia tersebut kepada awak media.

Sementara itu, dalam pembentukan holding BUMN tambang ini, aset perseroan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi Rp 88 triliun. Dengan ini aksi korporasi untuk mengakuisisi saham Freeport sudah disiapkan.

Selain itu, dalam jangka pendek, holding BUMN tambang akan melakukan pembangunan pabrik smelter grade alumina di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas mencapai 2 juta ton per tahun.

Kemudian, pabrik feronikel di Buli, Halmahera Timur, berkapasitas 13.500 ton nikel per tahun, dan pembangunan PLTU di lokasi pabrik hilirisasi bahan tambang sampai 1.000 Mega Watt.

Sedangkan jangka menengah,  holding pertambangan akan terus melakukan akuisisi maupun eksplorasi wilayah penambangan, integrasi, dan hilirisasi.

Dan ditargetkan dalam dalam jangka panjang, holding tambang ini akan masuk sebagai salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company. 

"Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah menjadikan industri pertambangan Indonesia setara dengan perusahaan pertambangan besar di dunia," jelasnya.

Menjawab Persoalan

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, holding BUMN tambang harus bisa menjawab tantangan industri pertambangan termasuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Selain itu, holding BUMN pertambangan harus mampu menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia terutama sektor pertambangan.

"Persoalan di tambang selama ini apa? Apa holding bisa menjawab?," ujar Enny di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Menurutnya, selain kepemilikan saham, penguasaan terhadap sumber daya alam lebih baik dan perlu dimaksimalkan untuk kepentingan publik atau rakyat.

"Penguasaan sebenarnya pengelolaan bukan kepemilikan, bahwa kepemilikan ya penting tapi penguasaan untuk kepentingan publik itu," kata Enny.