Sri Mulyani: Contohlah Google soal Ketaatan Pajak...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran dari pihak Google merupakan pajak tahun 2015 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghargai sikap Google telah melunasi kewajiban pajaknya setelah sekian lama melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Sikap taat pajak dari Google diharapkan bisa menjadi contoh bagi perusahaan teknologi sejenis yang sampai sekarang belum menuntaskan kewajiban perpajakannya.

"Ini adalah suatu proses yang cukup panjang antara kami, DJP, di dalam melakukan berbagai macam negosiasi mengenai cara untuk memajaki dan prinsip-prinsip perpajakan untuk company seperti Google," kata Sri Mulyani saat ditemui usai acara pelantikan pejabat Eselon I di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Sri Mulyani menuturkan, apa yang telah dilakukan Google merupakan langkah awal. Ke depannya, Sri Mulyani ingin agar institusi maupun badan usaha sejenis bisa seperti Google, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa dimaksimalkan.

Selain soal memaksimalkan penerimaan, Sri juga menekankan pentingnya faktor compliance  atau kepatuhan dari para wajib pajak. Sehingga, tidak hanya pajak tahun 2015, tetapi Google sebagai BUT bisa memenuhi kewajiban untuk tahun-tahun berikut dan sampai seterusnya.

Perpajakan Indonesia

Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan konsep self assessment atau pengungkapan sendiri dari para wajib pajak.

Dengan begitu, maka tanpa ada paksaan dari pemerintah melalui DJP seharusnya wajib pajak bisa menunaikan kewajibannya dengan kesadaran penuh.

"Ketaatan pajak tidak dinilai dari berapa besar pajak yang dibayarkan, tetapi dilihat dari rutin tidak dia membayar pajak sesuai kewajibannya," tutur Ken.

Indonesia menjadi satu dari empat negara yang berhasil mencapai kesepakatan perpajakan dengan Google. Tiga negara lainnya adalah Inggris, India, dan Australia.