Perusahaan Yusuf Mansur Siap Rilis Reksa Dana yang Fokus pada Infrastruktur

Terkait dengan hal ini, ustaz kondang Yusuf Mansur melalui PT Paytren Asset Management berencana merilis produk reksa dana yang fokus pada pembiayaan proyek-proyek negara.

(Baca: OJK Terbitkan Izin Reksa Dana Syariah Milik Yusuf Mansur)

Paytren merupakan perusahaan manajer investasi yang dimiliki Yusuf Mansur, yang baru-baru ini mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini perusahaan tersebut menyiapkan dua produk investasi reksa dana syariah, yakni Reksa Dana Syariah PAM Syariah Dana Falah (saham) dan Reksa Dana Syariah PAM Syariah Likuid Dana Safa (pasar uang).

"Melihat besarnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan berbagai proyek (infrastruktur) di Indonesia, kami berencana merilis produk-produk reksa dana lain, seperti RDPT (reksa dana penyertaan terbatas), sukuk dan sebagainya," kata Yusuf Mansur di sela-sela kunjungan ke PT Inalum (Persero), Minggu (10/12/2017).

Menurut Yusuf Mansur, reksa dana yang dirilis oleh Paytren Asset Management itu akan menyasar segmen ritel. Di mana, nasabah tidak perlu mengalokasikan uang dalam jumlah besar untuk membeli produk investasi tersebut.

Selama ini belum banyak perusahaan manager investasi yang bermain di segmen tersebut karena terkendala besarnya biaya operasional.

"Namun kami sebagai fintech (financial technology) akan sangat mungkin masuk ke ritel, bahkan dengan biaya yang sangat kecil," jelas dia.

Sebelumnya pada Oktober 2017 silam, OJK telah menerbitkan izin bagi perusahaan manajer investasi dengan nama Paytren Asset Management, yang merupakan kepemilikan Ustadz Yusuf Mansur.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-49/D.04/2017 tentang pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah kepada PT Paytren Aset Manajemen.

Adapun dari putusan tersebut diketahui PT Paytren Aset Manajemen mengajukan izin usaha pada 10 Juli 2017. Kemudian pada 6 Oktober 2017, PT Paytren Aset Manajemen menyampaikan kelengkapan dokumen kepada OJK terkait permohonan izin usaha sebagai manajer investasi. Adapun izin diterbitkan OJK pada 24 Oktober 2017.

Di sisi lain, guna mengurangi ketimpangan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia, pemerintah terus menggenjot infrastruktur.

Hal ini terlihat dari anggaran untuk infrastruktur yang terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.

Tahun depan, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun, dan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.