Apa yang Membuat Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Sulit Terealisasi?

AP I kesulitan untuk membebaskan lahan milik 32 kepala keluarga (KK) yang sampai saat ini menolak pembangunan bandara tersebut.

"Untuk memberikan pemahaman kepada 32 KK ini, kami terkendala untuk akses masuk karena di dalamnya memang ada sebagian aktivis yang barangkali memengaruhi," kata General Manager Bandara Internasional Adisutjipto, Agus Pandu Purnama, saat ditemui di kantornya, Jumat (26/1/2018).

Pandu mengungkapkan, dari total 2.700 KK yang terdampak pembangunan NYIA, tinggal 32 KK yang masih bertahan. Bahkan, penolakan diketahui sangat keras ketika pihak AP I bersama pemerintah daerah setempat coba berkunjung menemui mereka untuk mencari solusi dari masalah yang belum menemukan titik temunya itu.

Pandu menyebut, adanya pihak yang mencari keuntungan dari rencana pembangunan NYIA selama ini.  "Mereka tidak mau menerima penjelasan kami, padahal niat kami ingin tahu apa sih yang diinginkan mereka dan akan memberi solusi," tutur Pandu.

Dia menjelaskan, sebagian dari total warga yang terdampak sudah menerima uang ganti kerugian pembebasan lahan mereka. Sebagian lagi masih dalam proses konsinyasi di pengadilan.

Adapun berdasarkan penugasan dari pemerintah, AP I diminta membangun NYIA dengan target operasi pada April 2019 mendatang. Pandu memastikan, jika penyelesaian masalah dengan 32 KK yang menolak ini berjalan lancar, maka pembangunan bandara yang terdiri dari bangunan terminal dan landasan udaranya bisa dimulai April 2018.

Latar belakang pembangunan NYIA dikarenakan bandara yang sudah ada saat ini, yaitu Bandara Adisutjipto, sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Dari data AP I, jumlah rata-rata penumpang per tahun di Adisutjipto saat ini sudah mencapai 7,8 juta orang, padahal bangunan dan fasilitas yang ada idealnya hanya melayani 1,7 juta penumpang per tahun.