Apindo: Demo Sopir Taksi Online Terus-menerus Bisa Ganggu Investasi

"Grab sama Uber ini kan mereka berinvestasi di Indonesia, jelas kalau (unjuk rasa) terus-menerus terjadi, akan mengganggu (investasi)," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani saat menghadiri Member's Gathering Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Menurut Shinta, di satu sisi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang harus mengeluarkan regulasi untuk mengatur kesetaraan antara angkutan online dengan yang konvensional. Kesetaraan yang dimaksud, dalam arti ada aturan main yang harus diikuti angkutan online seperti aturan bagi angkutan konvensional, sehingga Permenhub 108/2017 dinilai sudah tepat.

Meski memerlukan regulasi untuk mengatur keberadaan angkutan online, Shinta juga memandang perlu ada simplifikasi atau penyederhanaan perizinan bagi angkutan konvensional yang ada saat ini. Simplifikasi dibutuhkan untuk mendukung keadilan dalam berkompetisi, terutama dengan kehadiran angkutan online yang semakin marak.

Seperti diberitakan, Senin (29/1/2018) siang, sopir taksi online berunjuk menentang implementasi Permenhub 108/2017 itu di depan gedung Kementerian Perhubungan.

Permenhub 108/2017 mengatur tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek. Di dalamnya, tertera ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha taksi online dan mereka terancam sanksi tilang jika tidak ikut aturan tersebut.

Dalam Permenhub 108/2017, sopir taksi online diwajibkan memiliki SIM A Umum, bergabung dengan badan hukum, memiliki dokumen perjalanan berupa STNK, KIR, serta kartu pengawasan. Sedianya, regulasi itu berlaku per 15 Februari 2018 setelah beberapa kali diberi toleransi waktu sebelumnya.

Namun, ujung dari unjuk rasa tadi dan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, disepakati perpanjangan masa toleransi implementasi Permenhub 108/2017 tanpa batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, sanksi tilang bagi sopir taksi online yang belum memenuhi persyaratan nantinya tidak berlaku, diganti dengan sanksi teguran.