Pengusaha Makanan Minuman Akui Stok Garam Industri Kian Menipis

Sedangkan pelaku industri makanan dan minuman harus terus berproduksi guna memenuhi kebutuhan permintaan pasar ditengah ketidakpastian pasokan garam industri.

"Saat ini stok garam 87.000 ton, industri pangan kita gara-gara enggak punya garam enggak bisa produksi. Kami mengerti harus beli dari petani, tetapi petani harus dibina agar mutunya bisa yang diinginkan industri," ujar Adhi saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Adhi mengatakan, jika impor garam industri dapat mengganggu hasil produksi garam petani lokal, salah satu solusinya adalah dengan mengurangi besaran impornya.

"Sebenarnya mengenai impor garam industri tinggal pengaturannya saja kalau emang panennya ada ya impornya saja dikurangi tapi dengan catatan mutunya harus sesuai dengan yang diinginkan industri makanan dan minuman," ujarnya.

Menurutnya, adanya keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memberikan izin impor garam sebesar 3,7 juta ton sudah tepat.

Sebab, lanjut Adhi, Industri makanan dan minuman membutuhkan garam dengan klasifikasi tertentu dan membutuhkan NaCL 97 persen dengan kadar air maksimum 0,5 persen.

"Kebanyakan stok garam Industri di petani itu kadar airnya tinggi sampai 4 sampai 5 persen, nah itu yang tidak bisa kami pakai. Yang kami bisa pakai hanya sebagian kecil," jelasnya.

Pada tahun 2018 ini, kata Adhi, industri makanan minuman mengajukan impor garam industri sebesar 535.000 ton, dan telah disetujui 460.000 ton, sebab masih bisa menyerap garam dari hasil produksi dalam negeri.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan impor garam pada tahun ini dilaksanakan secara bertahap.

Keputusan ini diambil bersamaan dengan kesepakatan terkait jumlah garam industri yang diimpor serta teknis pelaksanaannya dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (19/1/2018) lalu.

"Kami memutuskan, 3,7 juta ton jumlahnya (impor garam industri). Itu enggak sekaligus datangnya, bertahap," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.