Mengulik Bisnis Jasa Konsultan Politik di Indonesia

Jasa konsultan politik dilihat sebagai peluang bisnis ketika pemilihan presiden atau pilpres pertama kali dilaksanakan secara langsung pada 2004 silam, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung juga tahun 2005.

"Setelah reformasi, partai politik makin berkembang, mereka mulai berbenah. Ilmu-ilmu tentang kampanye berkembang, tidak monoton, di situ konsultan politik mulai jadi kebutuhan primer bagi politisi," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago saat ditemui Kompas.com di kantornya pada Jumat (9/2/2018) lalu.

Pangi menjelaskan, awalnya lembaga riset politik hanya menawarkan jasa untuk melaksanakan survei dan kebutuhan data kuantitatif. Lama kelamaan, kebutuhan politisi semakin kompleks hingga pada ranah untuk strategi pemenangan pemilu, branding, membaca sentimen publik, sampai mencari program apa yang disukai masyarakat.

Menurut Pangi, kini dampak dan pengaruh media sosial bisa melebihi media-media konvensional yang sudah ada sebelumnya.

"Media sosial bisa melampaui media mainstream. Jelas makin ke sini makin kompleks, semakin kreatif cara-caranya dan strategi dalam konsultan itu tidak kaku," tutur dia.

Senada dengan Pangi, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan, ada kebutuhan lebih dari para politisi untuk kepentingan mereka mensukseskan sebuah pemilu.

Elite politik yang tadinya masih mengandalkan cara-cara tradisional untuk pemenangan mereka, secara bertahap mulai beralih ke cara modern melalui jasa konsultan politik.

"Ceruk (bisnis) itu memang sedang terbuka, karena pemainnya baru sedikit dan pasar baru terbuka," ujar Yunarto ketika berbincang di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Jenis Layanan Jasa Konsultan Politik

"Mapping berupa riset tentang perilaku pemilih dan bagaimana pemetaan di antara mereka dengan kompetitor," ucap Yunarto.

Kemudian monitoring merupakan pendampingan serta mobilizing lebih kepada eksekusi untuk pemenangan calon tertentu. Contoh mobilizing di antaranya kampanye door to door hingga memberi pelatihan kepada para saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Meski secara garis besar jasa konsultan politik ada pada tiga ranah itu, kenyataannya banyak konsultan politik yang juga menerima order untuk hal-hal teknis lain, seperti membuatkan video hingga mencetak spanduk yang dipakai untuk berkampanye.

Tarif Jasa Konsultan Politik

Baik Pangi maupun Yunarto tidak menyebutkan secara gamblang mengenai tarif jasa konsultan politik. Namun, mereka memberi gambaran tentang komponen biaya apa saja yang biasanya ada jika politisi atau calon kepala daerah menggunakan jasa konsultan politik.

"Bicara survei saja, untuk kabupaten/kota, 400 responden antara Rp 120 juta-Rp 150 juta sekali survei. Bisa dilakukan paket, ada diskon. Pilkada provinsi, bisa Rp 225 juta-Rp 350 juta, tergantung daerahnya," tutur Yunarto.

Sedangkan untuk pendampingan, Pangi menyebut biasanya konsultan politik mematok biaya jasa per bulannya. Tidak ada angka pasti untuk jasa pendampingan ini, tetapi semakin tinggi tingkat elektabilitas seorang calon, maka biaya yang dibutuhkan selama pendampingan tidak terlalu besar.

"Kalau survei bagus, enggak terlalu berat, budget juga enggak terlalu besar. Kalau surveinya 20 persen, berat, budget juga lebih besar," ujar Pangi.

Pangi juga mengatakan, biaya jasa konsultan politik akan lebih mahal jika sudah melibatkan banyak orang pada tahap pemenangan atau mobilizing, terutama ketika menghadirkan saksi atau perwakilan di masing-masing TPS.