Holding Migas Sebaiknya Menunggu Revisi UU Migas

Pembentukan holding migas juga berguna untuk kepentingan efisiensi bisnis, sehingga perlu payung hukum. Selain itu di dalam draf revisi juga terdapat rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Sehingga jika pembentukan holding migas menunggu rampungya revisi UU Migas, hasilnya akan lebih baik bagi negara.  

Hal itu diungkapkan pengamat industri minyak dan gas (migas) Kurtubi yang juga anggota Komisi VII DPR Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Selasa (13/2/2018).

"Ya harus tunggu Revisi UU Migas yang saat ini sudah berada di Badan Legislatif DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," kata Kurtubi.

BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menilai langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis. Sebab, nantinya pengerjaan infrastruktur tak akan lagi saling tumpang tindih.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga mengatakan hal serupa. Menurut Rini, holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

“Pada dasarnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah supaya kita bisa jadi negara yang mandiri di energi otomatis kami ingin punya BUMN yang kuat dan efisien,” kata Rini beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik. Nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kurtubi: Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU Migas Rampung pada Selasa (13/2/2018)