Marak Revisi DIPA, Sri Mulyani Evaluasi Semua Belanja Kementerian dan Lembaga

Poin serta alasan revisi akan ditinjau satu per satu, dan jika didapati ada alasan yang tidak bisa diterima, maka anggarannya bisa langsung dibatalkan.

"Kalau revisi DIPA alasannya jelek, ditolak, dan anggarannya langsung di-cancel saja. Mekanisme seperti itu akan dibuat," kata Sri Mulyani usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Menurut Sri Mulyani, total satuan kerja (satker) di tiap kementerian atau lembaga yang ada saat ini sekitar 26.000.

Dengan begitu, Sri Mulyani menganggap di semua satker ada revisi DIPA di mana mengindikasikan perencanaan anggaran yang tidak matang sehingga berpotensi pada tidak efektif dan efisiennya penggunaan uang negara.

"Saya akan tulis surat ke seluruh kementerian/lembaga mengenai kinerja satker. Dari 26.000 satker, siapa yang paling sering revisi," tutur Sri Mulyani.

Dia juga memastikan, selain memberi penghargaan pada kementerian atau lembaga dengan kinerja keuangan yang baik, pihaknya akan mulai menyertakan nama kementerian atau lembaga mana yang kinerja keuangannya buruk.

Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa malu sehingga pihak yang dimaksud bisa mengubah cara kerjanya menjadi lebih baik lagi.

Sri Mulyani memberikan waktu satu bulan bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyisir riwayat revisi DIPA satker di tiap kementerian atau lembaga.

Nantinya, penilaian turut didasarkan pada track record kinerja satker tersebut selama sepuluh tahun terakhir.

Adapun berdasarkan APBN 2018, total belanja kementerian/lembaga yang ditetapkan sebesar Rp 847 triliun. Sedangkan total belanja negara secara keseluruhan dalam APBN 2018 adalah Rp 2.220,7 triliun.