Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Siapkan Insentif untuk Kendaraan Listrik

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini berbagai insentif tersebut tengah disiapkan dan dibahas dengan beberapa kementerian terkait.

Salah satunya adalah insentif bea masuk hingga tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal ini dilakukan guna menarik minat industri otomotif nasional dalam memproduksi kendaraan listrik maupun meningkatkan minat masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik.

"Insentifnya penurunan bea masuk maupun PPnBM, dan PPnBM akan di nol kan, dan bea masuk sekitar 5 persen, ini sedang masih dibahas antar kementerian," ujar Airlangga saat penyerahan 10 unit kendaraan listrik dari Mitsubishi di Kemenperin, Jakarta, (26/2/2018).

Selain itu, Menperin mengungkapkan, pihaknya juga tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap arah kebijakan pengembangan industri alat transportasi nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi industri otomotif.

"Tahapan yang telah kami lakukan adalah pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KB2H), kemudian dilanjutkan dengan kendaraan hybird hingga kendaraan listrik," papar Menperin.

Menurut Airlangga, pengembangan teknologi kendaraan listrik sangat diperlukan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan pelaku industri guna menyiapkan regulasi atau payung hukum terkait infrastruktur pendukung, dan teknologi.

Di samping itu, juga melihat kesiapan industri komponen dalam negeri seperti Baterai, Motor Listrik, dan Power Control Unit (PCU), sehingga pengembangan kendaraan listrik dapat mendukung program pendalaman struktur industri otomotif nasional.

“Adapun target pengembangan kendaraan listrik sudah menjadi bagian dari roadmap pengembangan kendaraan bermotor nasional," ujarnya.

Di dalam peta jalan tersebut, pada tahun 2025, ditargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan LCEV termasuk kendaraan listrik.

Adapun, strategi pengembangan LCEV dan kendaraan listrik dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya memberikan insentif kepada kendaraan yang beremisi karbon rendah, serta melakukan kajian dan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.

”Selain itu, perlu mendorong pembangunan infratruktur kendaraan listrik seperti charging station. Mendorong kemampuan industri komponen kendaraan listrik melalui riset dan standardisasi, serta terus menyempurnakan bisnis model kendaraan listrik," tutur Airlangga.


https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/135510026/pemerintah-siapkan-insentif-untuk-kendaraan-listrik

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+