Pemalsuan Identitas untuk Kredit CRV, Rupiah Melemah Berlebihan, 5 Berita Populer

Renaldy baru tahu identitasnya telah dipalsukan dan disalahgunakan saat si pemalsu hendak membeli mobil yang ketiga, Toyota Fortuner.

Berdasarkan cerita korban, ada pihak lain yang menggunakan nama, tanggal lahir yang sama dengannya dengan KTP dan NPWP-nya, tetapi identitas istri berbeda. Inilah yang memantik kecurigaan pihak bank.

Tampaknya, penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP belum menghilangkan praktik pemalsuan identitas.

Salah satu temuan Polri, pemalsuan KTP dilakukan oleh sindikat pembobol anjungan tunai mandiri (ATM). Dari kasus pembobolan ATM tersebut, satu pelaku bisa punya 100 e-KTP.

Sampai saat ini ada 20 juta masyarakat yang belum mau datang untuk mengurus e-KTP. Hal itu membuat data kependudukan mereka belum terekam.

Di sisi lain, yang sudah terekam dengan baik datanya pun bisa dipalsu pihak lain untuk dijadikan alat pengajuan kredit, seperti pada kasus Renaldy. 

Dua hal yang patut kita pelajari yakni, bahwa memang saat ini banyak institusi yang meminta data KTP dan NPWP yang datanya bisa saja bocor atau dimanfaatkan pihak lain yang berniat jahat. Kita bisa saja menjadi korban berikutnya.

Kedua, dari institusi perbankan juga memiliki analis kredit yang kurang teliti sehingga data palsu bisa lolos dari pertimbangan.

Selain berita pemalsuan identitas, berita mengenai pelemahan rupiah yang sudah mencapai Rp 13.800 juga disorot pembaca kanal ekonomi Kompas.com. BI pun menilai pelemahan tersebut sudah berlebihan.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Kamis (1/3/2018) yang bisa Anda baca kembali pada pagi ini.

1. Kasus Pemalsuan Identitas untuk Kredit CRV, Ini Kata OJK

Terkait hal ini, Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Y Santoso Wibowo mengatakan, OJK telah melakukan pengawasan kepada perbankan dengan baik.

OJK sebut Santoso, melihat pula kondisi sistem yang ada di bank. "Lalu misalnya kredit-kredit yang sudah lunas di-filing (dokumenkan) dengan baik atau tidak," jelas Santoso di kantornya di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Selain itu, OJK juga melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal bank. Menurut Santoso, dokumen-dokumen terkait nasabah atau kredit tidak bisa dibuka oleh sembarang orang.

2. Mungkinkah Pelemahan Rupiah Berlanjut?

Sepanjang Rabu, rupiah bergerak pada kisaran Rp 13.699 hingga Rp 13.773 per dollar AS. Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, rupiah bertengger pada posisi Rp 13.679 per dollar AS.

Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada menyebut, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan dampak testimoni Gubernur bank sentral AS Federal Reserve Jerome Powell yang disampaikan di hadapan Kongres. Powell menyampaikan, perekonomian AS dalam kondisi yang baik sejak akhir tahun 2017.

3. BI: Rupiah Tembus Rp 13.800 per Dollar AS, Berlebihan

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Doddy Zulverdi menilai, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) hingga mencapai Rp 13.800 telah berlebihan.

"Angka level sekarang ini tidak sesuai fundamental, dan harusnya bisa lebih kuat dan banyak variabel domestik," ujar Doddy saat konferensi pers di Kantor Pusat Bank Indonesia, Kamis (1/3/2018).

4. Wajib Pajak Tak Jujur, Ditjen Pajak Akan Hitung Sendiri Peredaran Brutonya

Jika Wajib Pajak ketahuan tidak menyelenggarakan kewajiban pencatatan, atau tidak sepenuhnya memperlihatkan pembukuan yang diperlukan dalam pemeriksaan, DJP akan menempuh jalan lain.

Wajib Pajak nakal yang enggan jujur atau memperlihatkan bukti pendukung pajak, dianggap menyebabkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui. Makanya, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak akan menghitung dengan cara lain.

Ada 8 metoda yang digunakan Pajak untuk menghitung peredaran bruto bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif tersebut.

5. Bill Gates: Mata Uang Virtual Mematikan

Mengutip Business Insider, Kamis (1/3/2018), melalui unggahan pada Reddit, Gates meyakini bahwa anonimitas pada mata uang virtual bukanlah hal yang baik.

Selain itu, masyarakat akan memeroleh manfaat apabila pemerintah dapat mengidentifikasi pencuci uang, penghindar pajak, dan orang-orang yang mendanai kegiatan terorisme.