Lembaga Pemerintah Wajib Belanja Pakai Kartu Kredit

"Ini sudah ada surat edarannya dari menteri keuangan, berlaku efektif Januari 2018, sifatnya wajib," kata Endang Kurnia dalam sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Bengkulu, Jumat (6/4/2018).

Ia menambahkan, BI sangat mendukung upaya kementerian keuangan agar belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) transaksinya dilakukan menggunakan kartu kredit.

"Misalnya untuk pembiayaan tiket perjalanan dinas, mereka tak usah lagi bayar cash. Ini mempermudah dengan menggunakan kartu kredit. Sehingga beban dibayar pada bulan depannya," jelas Endang.

Upaya ini mempermudah dalam hal pembayaran tidak ribet, selain itu monitoring juga menjadi mudah.

Sejauh ini di Bengkulu menurut Endang porsi transaksi non tunai di Bengkulu baru mencapai 2 persen. Dari segi kepemilikan rekening penduduk Bengkulu hanya 35 persen memiliki rekening bank.

Sementra kepemilikan uang elektronik Pulau Sumatera hanya mencapai 1,5 persen, sementara Bengkulu berada di urutan ke tujuh sebesar 0,6 persen.

"Ini menjadi tugas berat saya agar gerakan nasional transaksi nontunai di Bengkulu meningkat dengan target 5 persen.

Menurut Endang transaksi nontunai sangat efisein dalam menghemat waktu dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.