Bappenas: Instrumen SBP Bisa Dorong Swasta Terlibat Proyek Infrastruktur

SBP merupakan instrumen investasi baru di Indonesia, menyasar investor dana jangka panjang seperti asuransi, dana pensiun, dan sejenisnya.

"Ada kelebihan SBP yang diharapkan meningkatkan minat pengelola dana jangka panjang untuk ikut investasi di infrastruktur," kata Bambang di kantornya, Rabu (17/4/2018).

Menurut Bambang, SBP punya kelebihan tidak ada tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan fleksibel untuk melaksanakan opsi beli.

Skema ini dinilai tidak menimbulkan delusi saham (pengurangan sekuritas karena pemberian hak opsi atau karena jumlah yang diterbitkan melebihi jumlah semestinya) dan dapat memperbaiki struktur modal suatu perusahaan.

Selain itu, pembeli SBP juga dapat pembayaran kupon serta tambahan imbal hasil. Dalam hal ini, baru PT PP (Persero) Tbk yang baru menerbitkan SBP untuk membiayai sejumlah proyek infrastrukturnya, dengan PLTU Meulaboh di Aceh sebagai tahap pertama.

Menurut Bambang, secara umum ada dua cara membiayai proyek infrastruktur tanpa harus membebani APBN, yakni melalui pinjaman yang diberikan bank atau direct equity participation.

Untuk pinjaman, investor sangat memperhitungkan equity atau modal yang dimiliki, dilihat dari debt equity ratio, sebelum memutuskan memberi pinjaman jangka panjang.

"Kadang-kadang investor tidak masalah dengan debt-nya, tetapi bermasalah dengan equity-nya. Kalau equity-nya tidak cukup, maka debt-nya pun bisa jadi masalah karena harus ada equity yang cukup kalau mau dapat debt yang dibutuhkan," tutur Bambang.

Skema SBP sendiri termasuk dalam direct equity participation. Selama ini, investor masih berhati-hati untuk berkontribusi pada proyek infrastruktur karena butuh waktu lama untuk mendapatkan return.

"Mendapatkan investor yang mau menunggu ini perlu diperjuangkan. Investor seperti ini biasanya dana pensiun, dana jangka panjang di Indonesia," ujar Bambang.

Dia berharap, SBP dapat menarik minat investor dana pensiun dan dana jangka panjang di Indonesia untuk investasi di proyek infrastruktur. Sehingga, ketergantungan terhadap APBN dalam hal pembiayaan bisa semakin berkurang.