Masih Perlukah Debat Terbuka Rizal Ramli dan Sri Mulyani?

Hal ini berawal berita media online tentang dialog Presiden Joko Widodo dengan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menanggapi Najwa yang menanyakan tentang kritik masyarakat terkait utang.

Presiden Jokowi berkata bahwa kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus.

Jokowi juga mempersilakan untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas. "Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka," kata Jokowi.

Berita tersebut langsung dikomentari oleh Rizal Ramli melalui Twitter, "Wah ini asyik  — Tolong diatur debat terbuka RR vs SMI di TV  — biar ketahuan siapa yg manipulatif, dan merupakan bagian dari masalah."

Seperti biasanya, netizen dan media online pun ramai membahasnya.

Melihat tayangan Mata Najwa tersebut, dapat disaksikan bahwa Presiden Jokowi sangat memercayai dan sama sekali tidak meragukan kredibilitas dan track record Sri Mulyani.

Pesan kunci yang hendak disampaikan adalah boleh saja melakukan kritik, sepanjang menggunakan data dan informasi akurat. Argumentasi harus menggunakan data dan fakta.

Melihat semua ini, Sri Mulyani sudah melakukan apa yang menjadi pembicaraan Presiden tersebut.

Sepanjang jabatannya sebagai Menkeu, ia sudah beberapa kali menjelaskan dengan menggunakan data dan fakta tentang utang pada acara wawancara di televisi, kuliah umum, konferensi pers, door stop, dan juga rilis pers yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Begitu pula setiap kali ada kritik tentang utang, Kementerian Keuangan selalu memberikan jawaban dengan memberikan data dan fakta.

Hampir semua pengamat ekonomi termasuk Faisal Basri dan lembaga penelitian INDEF sepakat bahwa utang tetap diperlukan untuk menambah kapasitas fiskal pemerintah.

Yang penting untuk menjadi perhatian adalah penggunaan utang pemerintah tersebut untuk hal yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Hal ini pun sudah dijawab dalam data dan angka dalam rilis APBN pemerintah. Contohnya output pembangunan selama 2015-2017 yang sudah dihasilkan dan disalurkan berupa 6 bandara baru, 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru, 105 bendungan baru, 818 km rel kereta api, 341.500 unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas).

Untuk pembangunan dana desa dalam tahun 2017, telah dibangun 109.300 km jalan desa, 852,2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih, 3.715 embung desa, 38.330 posyandu, 16.794 pasar desa, 28.792 PAUD desa, 264.031 sumur dan MCK, serta 182.919 drainase dan irigasi.

Adapun untuk dana alokasi khusus fisik ke daerah, capaian di 2017 berupa 241 unit ambulans; 692 puskesmas keliling; 5.463 pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan; 2.790 pembangunan perumahan; 53.922 peningkatan kualitas rumah; 184.483 hektar pembangunan jaringan irigasi; 344.698 hektar rehabilitasi irigasi; 12.334 km peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan; serta 8.956 m pemeliharaan, penggantian, dan pembangunan jembatan.

Sementara itu, Rizal Ramli masih berkutat dengan angka terkait utang dan tuduhan ugal-ugalan. Hal ini pun sudah dijelaskan secara komprehensif sebulan lalu.

Kini Rizal masuk ke ranah personal dengan menyerang kebijakan Sri Mulyani saat menjadi kali pertama menjabat Menkeu. Rizal mengatakan bahwa kebijakan Sri Muluani menjual goverment bond dengan yield lebih tinggi dari negara Filipina adalah kesalahan besar.

Rizal Ramli mungkin tidak melihat kondisi saat itu. Yield surat utang negara pada 2006 memang sedikit lebih tinggi dibandingkan negara tetangga (Filipina).

Hal itu terjadi mengingat inflasi Indonesia dan volatilitas nilai tukar rupiah yang masih cukup tinggi serta mempertimbangkan credit rating Filipina yang satu level lebih baik dari Indonesia saat itu.

Dengan demikian, cukup wajar jika yield Indonesia masih di atas Filipina dan tidak mungkin untuk menekannya di bawah yield negara tersebut.

Penerbitan obligasi pemerintah saat itu karena kebutuhan untuk menutup APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melalui kebijakan fiskal pada masa 2006-2010 di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kemenkeu telah berhasil mempertahankan pertumbuhan Indonesia cukup tinggi secara konsisten (rata-rata: 5,8 persen per tahun).

Indonesia bahkan mampu melewati krisis keuangan global dengan baik di tahun 2008 untuk tumbuh tinggi di tahun berikutnya (6,2 persen pada 2010).

Padahal saat krisis 2008, situasi perekonomian dunia mengalami ancaman keterpurukan, risiko default seluruh dunia meningkat sangat tinggi diukur dengan credit default risk (CDR).

Melihat semua ini, rasanya tidak perlu ada debat terbuka. Data dan fakta sudah disajikan sesuai arahan Presiden Jokowi. Baik Presiden maupun Najwa Shihab pun tidak menyebut nama Rizal untuk melakukan argumentasi data (bukan debat terbuka).

Entah mengapa Rizal sepertinya berkeinginan sekali untuk melakukan debat terbuka dengan Sri Mulyani. Apakah ada maksud atau obsesi tertentu?

Kalau masih ada yang meragukan tentang kredibilitas Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan, tidak perlu debat, biarkan data yang berbicara.

Kalaupun Rizal Ramli masih ingin debat, rasanya cukup dengan pejabat Kementerian Keuangan.

Biarlah energi Menkeu digunakan untuk memikirkan hal yang lebih strategis untuk negara ini agar dapat mencapai masyarakat yang adil makmur serta bermartabat.