Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Tahun Depan, Pemerintah Genjot Pembangunan Papua

Bambang menyatakan, salah satu dari 5 prioritas nasional dalam RKP adalah pengurangan kesenjangan antar-wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Dari prioritas itu, salah satunya adalah program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua.

"Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu-hilir," kata Bambang dalam pernyataannya, Sabtu (5/5/2018).

Selain itu, akan dilakukan pula peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten atau kota, distrik dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan.

Dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4-5,8 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, dan rasio gini 0,38-0,39.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 71,89 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

"RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019," kata Bambang.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/05/221718626/tahun-depan-pemerintah-genjot-pembangunan-papua

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke