Pemerintah Dorong Penyerapan Gabah Petani

KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memperkuat cadangan beras pemerintah dengan meningkatkan serapan gabah petani (sergab).

Oleh karenanya, pemerintah menggelar rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Darat, dan Perum Bulog di kantor Perum Bulog, Rabu (9/5/2018).

"Rapat koordinasi ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan serapan gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat membuka rapat tersebut.

(Baca: Optimalkan Penyerapan Gabah, Bulog dan Kementan Gelar Rapat Koordinasi)

Berdasarkan data Bulog per 7 Mei 2018, realisasi pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog sebesar 667.852 ton atau 30 persen dari total target hingga Juni 2018 sejumlah 2,2 juta ton.

Target penyerapan ini akan terus ditingkatkan karena potensi panen masih cukup besar.

Penyerapan difokuskan pada 10 provinsi sentra beras, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Pengadaan beras atau pun gabah merupakan langkah strategis untuk mengisi cadangan pangan pemerintah.

"Cadangan pangan pemerintah ini sangat penting untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, dan bencana," katanya.

(Baca: Harga Gabah di Petani Turun Tapi Harga Beras Naik, Apa Kata Menteri Pertanian)

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, selaku Ketua I pelaksana sergab berharap, seluruh stakeholder terkait mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, ia melanjutkan, target penyerapan gabah/beras dapat tercapai.

Untuk itu, revitalisasi sistem serap gabah perlu dilakukan melalui efisiensi rantai pasok dengan cara menekan middlemen yang meraup keuntungan selama ini.

"Efisiensi rantai pasok dari petani ke penebas langsung ke unit penggilingan (UPGB) ini sangat penting agar harga dapat terjaga dan terjangkau daya beli masyarakat," ujar Agung.

Dalam rakor ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Gapoktan dengan Kepala Divre Perum Bulog.

Penandatanganan nota kerja sama dilakukan oleh empat perwakilan gapoktan dari empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. 

Menurut Agung, dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bantuan mesin pengering (dryer) bekerja sama dengan Perum Bulog untuk mendukung percepatan serap gabah dalam rangka pemenuhan cadangan beras pemerintah.