Modal Rp 45 Miliar, PLN Alirkan Listrik ke 24 Desa di Riau

“Patut disyukuri, saat ini ke-24 desa dapat menikmati listrik selama 24 jam dan pengelolaannya langsung oleh PLN,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/5/3018).

Sebelumnya, kata Hijazi, desa-desa tersebut hanya bisa mendapat aliran listrik selama 12 jam. Itu pun, pembangkit listriknya dikelola swadaya oleh masyarakat.

Meski demikian, lanjut Hijazi, masih ada sejumlah desa di wilayahnya belum dapat menikmati listrik selama 24 jam.

Untuk listrik yang bersumber dari pembangkit swadaya masyarakat, yang itu adalah diesel, lama waktu listrik menyala tergantung pada kemampuan warga membeli bahan bakar minyak.

Sebagai gambaran, sebelum dialiri listrik dari PLN, setiap warga rata-rata membayar Rp 750.000 per bulan untuk listrik menyala 12 jam sehari.

"Setelah ada listrik yang dikelola PLN, (menyala) 24 jam, biaya lebih murah, rata-rata Rp 250.000 (per bulan)," sebut Hijazi.

Sementara itu, General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Irwansyah mengatakan, 1.672 desa dari 1.835 desa yang ada di Provinsi Riau telah teraliri listrik, dengan tambahan 24 desa ini.

"Dana untuk penyediaan listrik di 24 desa itu Rp 45 miliar. Per Mei 2018, rasio elektrifikasi di Provinsi Riau mencapai 91,1 persen," ungkap Irwansyah.

Meski begitu, Irwansyah mengakui banyak tantangan yang dihadapi PLN dalam mengalirkan listrik di desa-desa di Riau.

“Tempat peresmian ini (Desa Teluk Tuasan) saja sudah susah dicapai. Hanya dapat diakses menggunakan kapal motor selama dua jam dari Tembilahan dan tidak bisa diakses mengunakan kendaraan roda empat,” kata Irwansyah.

Menurut dia, hampir semua sisa desa yang belum berlistrik terkendala pada pengiriman peralatan listrik. Medannya yang cukup sulit karena harus melalui sungai dan anak-anak sungai.

Bahkan, untuk sampai ke jalan-jalan desa, petugas harus gotong royong dengan warga memikul tiang-tiang listrik serta material listrik utama.

"Hal ini dikarenakan akses jalan untuk dilewati kendaraan pengangkut material distribusi utama tidak memadai,” kata Irwansyah.