Tarif Cukai Disederhanakan, Industri Rokok Dinilai Bisa Lebih "Fair"

Kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau.

Adanya peta jalan penyederhanaan tarif cukai itu dianggap bisa membuat persaingan dalam industri rokok menjadi lebih sehat.

"Pemerintah sudah menyikapi hal ini, tentunya tidak serta merta langsung karena ini bisa membuat syok industri. Makanya dibuat roadmap ini ke depan, dari 10, jadi 8, sampai 5 layer, nanti semua industri rokok akan fair, tidak ada lagi yang bermain,” kata Anggota Komisi Keuangan DPR Donny Imam Priambodo, Jumat (25/5/2018).

Donny menyebutkan, sebelum adanya kebijakan tersebut, telah banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah agar selalu melakukan pengawasan ketat atas pelaksanaan PMK 146/2017 di lapangan.

Dengan begitu, maka Donny yakin beleid itu bisa memberikan dampak positif bagi industri rokok dan negara.

"Kebijakan ini positif asal tetap konsisten untuk dijalankan. Perlu adanya juga pengawasan langsung di lapangan," sambung Donny.

Di sisi lain, Peneliti dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Riyanto pun turut mengapresiasi pemerintah.

Menurut Bambang, selain menciptakan persaingan yang sehat pada industri rokok, beleid tersebut juga untuk menekan peredaran rokok ilegal.

"Penyederhanaan ini ditujukan untuk mengurangi layer tarif cukai, semakin banyak layer akan semakin besar kemungkinan penyalahgunaan. Ini justru mengurangi kesempatan untuk penyalahgunaan” ungkap Bambang.

Bambang menjelaskan, keberadaan Peraturan ini juga menutup peluang para pengusaha-pengusaha nakal yang selama ini membayar tarif cukai lebih murah.

"Aturan ini mengurangi peluang pemanfaatan celah pengusaha yang berusaha mencari peluang tadi. Dari sisi Bea dan Cukai bisa meningkatkan pengawasan," sambungnya.