G20: Perekonomian Global Tunjukkan Risiko Perlambatan Pertumbuhan

Hal itu karena perekonomian global mulai menunjukkan risiko perlambatan pertumbuhan dalam jangka menengah dan meningkatnya faktor risiko.

"Faktor risiko tersebut terutama bersumber dari ketegangan perdagangan, normalisasi kebijakan suku bunga beberapa Bank Sentral, dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan," sebut Bank Indonesia (BI) dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/7/2018).

Perekonomian global sendiri diperkirakan masih tumbuh solid sebesar 3,9 persen di tahun 2018 dan 2019.

Adapun dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.

Bahasan lain yang juga turut menjadi perhatian adalah dampak perkembangan teknologi terhadap sektor keuangan, khususnya mengenai upaya eksplorasi manfaat tekonologi keuangan bagi konsumen, investor, dan perekonomian.

"Serta kekuatiran terhadap risiko yang timbul dari perkembangan teknologi keuangan dan bagaimana memitigasi risiko dimaksud," tulis BI.

Dengan memerhatikan berbagai perkembangan global tersebut, negara-negara G20 didorong untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, dan mendukung multilateralisme dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keuangan global.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dan efektivitas G20 ke depan sebagai forum utama dalam mendiskusikan permasalahan global dan menghasilkan solusi bersama.

Dalam kesempatan tersebut, BI pun menyampaikan adanya kenaikan risiko nilai tukar di banyak negara, khususnya di negara berkembang, yang memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, terlepas kondisi ekonomi domestik yang masih kuat dan kokoh yang tidak memerlukan kenaikan suku bunga tersebut.

"Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia menekankan pentingnya memperkuat bauran kebijakan moneter dan fiskal, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan mendorong pelaksanaan reformasi struktural," sebut BI.