Sudirman Said: Kalau Dulu Dijalankan, Pertamina Enggak Kaya Gini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan keuangan yang mendera PT Pertamina Persero ikut menjadi perhatian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Sudirman bahkan turut membicarakan persoalan BUMN Migas tersebut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Kalla di Kantor Wapres.

"Pertamina itu kapal induk yang sangat besar," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, masalah yang menerpa Pertamina saat ini disebabkan tercampuraduknya dua kepentingan yakni kepentingan pemerintah terkait subsisi dengan kepentingan Pertamina selaku korporasi.

Sebenarnya kata dia, pada awal pemerintahan Jokowi, saat ia menjabat sebagai menteri, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk BBM jenis solar.

Sementara harga premium dilepas ke pasar sehingga harganya berfluktuasi mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

Pencabutan subsidi premium dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran. Sebab pengguna premium saat itu mayoritas kelas menengah atas.

Kenaikan harga minyak dunia

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menahan harga solar dan premium agar tidak naik bahkan hingga 2019. Padahal harga minyak dunia sudah jauh naik dibandingkan awal pemerintahan Jokowi.

Akibatnya kata Sudirman, Pertamina menanggung beban harga selisih yang mencapai puluhan triliun. beban itu kian berat setelah ada penugasan BBM satu harga.

"Kalau itu (kebijakan dulu) dijalankan, Pertamina tidak harus gini sekarang," kata Sudirman.

Evaluasi subsidi BBM

Sebagai mantan orang nomor satu di Kementerian ESDM, ia menyarankan pemerintah untuk segera memisahkan kepentingan subsidi dengan kepentingan korporasi.

Sebab bila hal itu terus terjadi maka Pertamina akan terus menerus menanggung beban yang besar.

"Kalau saya berpendapat akan baik kalau Pertamina dibiarkan, dibangun hidupnya, dikembangkan sebagai korporasi yang sehat karena itu adalah bendera kita," kata dia.