Salin Artikel

Fintech Selain P2P Lending Belum Wajib Daftar ke OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum bisa mendaftar perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) di luar layanan peer-to-peer (P2P) lending.

Sebab, OJK baru merumuskan aturan fintech khusus untuk P2P lending dan belum merambah ke sektor yang lain.

P2P lending merupakan metode peminjaman uang kepada individu atau bisnis di mana pemberi pinjaman dan peminjam dipertemukan secara daring atau melalui platform tertentu.

"Dari semua perusahaan yang ada, kalau masuk sebagai P2P lending, harus ikut aturan itu karena sudah ada. Tetapi, bagi perusahaan yang bergerak selain P2P lending, karena aturannya belum ada, kami belum bisa mewajibkan mereka untuk terdaftar," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida saat ditemui di acara VIP Forum di Hotel JS Luwansa, Selasa (7/8/2018).

Aturan untuk P2P lending rencananya akan diluncurkan pada akhir Agustus 2018.

Menjelang peluncuran aturan P2P lending, OJK juga sedang menyusun aturan mengenai penawaran saham berbasis teknologi atau equity crowdfunding yang ditargetkan akan selesai bulan ini atau September 2018.

Nasib fintech selain p2p lending

Lantas, bagaimana dengan fintech yang sudah ada di Indonesia namun bergerak di luar sektor P2P lending?

Nurhaida mengungkapkan, pihaknya akan mendesain aturan besar sebagai payung hukum untuk Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang di dalamnya akan menguji wujud layanan baru dari industri fintech.

"Kalau IKD mereka akan ada tahapnya sebelum terdaftar. Setelah jelas bentuk inovasinya dan jenis produknya baru, maka akan ikut peraturan yang baru," tutur Nurhaida.

Dengan begitu, Nurhaida memastikan OJK masih akan mengkaji berbagai bentuk fintech yang masih berkembang.

Dia juga tidak menutup kemungkinan untuk merumuskan aturan-aturan baru ke depannya.

"Tentu akan kami telaah apakah perlu ada peraturan baru. Kalau yang dikatakan ilegal mungkin karena sekarang belum diatur, itu harus dilihat. Utamanya supaya ini bisa berkembang dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, perlindungan konsumen lebih penting," ujar Nurhaida.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/07/154956626/fintech-selain-p2p-lending-belum-wajib-daftar-ke-ojk

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.