Menhub: Kapal Tol Laut Harus Angkut Ikan Maluku

"Target kami kapal tol laut saat kembali harus terisi 50 hingga 60 persen hasil-hasil perkebunan, pertanian dan terutama perikanan dari Maluku untuk dibawa ke daerah lain, terutama Pulau Jawa," kata Menhub saat menjadi pembicara pada fokus grup diskusi Manajemen Pemerintah Era Digital digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, di Ambon, Senin (13/8/2018).

Namun hingga saat ini kapal tol laut yang menyinggahi sejumlah kabupaten/kota di Maluku, saat kembali hanya bisa mengangkut 35 persen barang dan hasil produksi masyarakat dan umumnya milik pengusaha setempat.

Menurut dia, pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat Maluku ke sentra pemasaran di Pulau Jawa, jauh lebih mudah karena harga angkut relatif murah serta berdampak mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas.

"Karena itu saya sudah bicara dan minta tolon Gubernur Maluku Said Assagaff agar bisa didorong peningkatan kapasitas angkut hasil produksi masyarakat dari Maluku hingga mencapai 60 persen melalui jasa tol laut, terutama produk kopra dan berbagai jenis hasil perikanan mengingat kualitasnya sangat baik dan diminati baik di dalam maupun luar negeri," katanya.

Budi Karya menegaskan, program tol laut selain mewujudkan konektivitas antardaerah juga menekan kesenjangan harga antara wilayah Barat danTimur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.

Dia mencontohkan jika harga kopra dan ikan di Maluku jatuh atau anjlok, maka bisa disiasati dengan dijual ke Pulau Jawa dengan memanfaatkan jasa tol laut. Dalam jangka dua minggu saja satu ton ikan atau kopra sudah bisa dijual di Surabaya.

"Dengan jasa tol laut kita siapkan kontainer dan disubsidi. Jika dimungkinkan distribusi dan pemasaran ikan dari Maluku ke negara tetangga seperti Darwin, Australia Utara atau Republik Palau mengunakan pesawat jika, Kami siap memberikan subsidi," ujar Menhub.

Disinggung adanya monopoli arus masuk-keluar barang dari Maluku oleh oknum-oknum sehingga disparitas harga masih terjadi, Menhub menegaskan, akan segera melakukan pengkajian dan penertiban.

"Era digital saat ini memudahkan kita memantau barang yang dibawa dari Surabaya ke Maluku teregister sampai ke tujuan. Jika diduga dikelola oleh oknum yang sama berarti ada monopoli sehingga harga barang tetap tinggi. Ini yang akan saya selidiki dan tertibkan," ucap  Budi karya.