Ketua DPR Dorong Realisasi Penguasaan Saham Freeport Secepat Mungkin

Hal tersebut merupakan langkah awal dalam proses divestasi. Namun, Bambang mendorong agar penguasaan saham Freeport bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

"Pemerintah perlu memastikan penguasaan 51 persen saham PT Freeport direalisasikan sesegera mungkin," ujar Bambang saat membuka Rapat Paripurna RAPBN 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sebab kata Bambang, banyak keuntungan yang akannl diperoleh negara jika sebagian saham Freeport resmi dikuasasi Indonesia. Terutama dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.

"Baik yang bersumber dari perpajakan maupun deviden," kata Bambang.

Dengan habisnya kontrak karya Freeport, Indonesia dinilai bisa mengambil alih tambang Freeport dengan gratis 2021. Namun pemerintah menilai, ada sejumlah ketentuan di KK yang justru akan memberatkan bila menunggu sampai 2021.

Hal tersebut dinilai bisa membuat makin banyak dana yang harus di keluarkan oleh Indonesia untuk mengambil alih Freeport.

Oleh karena itu, setelah melakukan serangkaiaan negosiasi panjang, langkah besar menuju kepemilikan mayoritas tersebut diambil ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement antara PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero) dengan Freeport pada Juli 2018.

Selanjutnya, dalam waktu dekat Inalum harus melakukan pembayaran 3,85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 55,44 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).