Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

2019, Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 8,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong berbagai program dan kebijakan untuk memangkas angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dengan 25,95 juta jiwa dari sebelumnya selalu di atas 10 persen. Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 8,5 persen pada 2019.

"Melalui berbagai program perlindungan sosial, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Selain itu, pemerintah juga menargetkan indeks pembangunan manusia naik ke level 71,98.

Adapun strategi pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan terus memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pada 2018, Pemerintah menyalurkan anggaran kepada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

"Tahun 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat," kata Jokowi.

Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.

Sasaran Bantuan Pangan non-Tunai pada 2019 ditingkatkan secara bertahap dari 1,28 juta menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Pada 2019, Pemerintah juga akan memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)
sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil.

Tak hanya itu, program sertifikat tanah untuk rakyat juga akan dilanjutkan dengan target 9 juta sertifikat pada 2019.

"Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa permasalahan sosial harus menjadi penekanan dalam RAPBN 2019. Masalah yang dimaksud meliputi pengentasan kemiskinan hingga percepatan pengurangan angka pengangguran, baik melalui belanja Pemerintah Pusat.

"Aspek pemerataan program-program tersebut juga harus menjadi perhatian Pemerintah, mengingat angka ketimpangan ekonomi, baik individu maupun daerah, masih relatif tergolong tinggi," kata Bamsoet.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/17/174801926/2019-pemerintah-targetkan-tingkat-kemiskinan-turun-jadi-85-persen

Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke