Kejar Pendapatan Devisa dari Pariwisata, Ini 9 Langkah Pemerintah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk mendorong pengembangan sektorpariwisata dengan memperkuat koordinasi sekaligus mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan.

Dengan adanya pengembangan sektor pariwisata, diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang akan berdampak pada membaiknya defisit transaksi berjalan. Selain itu, berkembangnya pariwisata di Indonesia juga dinilai dapat berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pemerintah telah menargetkan sebanyak 20 juta wisatawan mancanegara yang akan menyambangi Indonesia di tahun 2019 mendatang. Jumlah devisa yang didapatkan dari wisatawan mancanegara pun dipatok sebesar 17,6 miliar dollar AS.

"Angka tersebut naik dari 14 miliar dollar AS tahun sebelumnya," ujar Perry ketika memberikan keterangan pers selepas Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) mengenai akselerasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).

Sedangan untuk target jangka panjang, pemerintah menargetkan sebanyak 25 juta wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025, dengan jumlah devisa yang didapatkan sebesar 28 miliar dollar AS.

Untuk bisa mencapai target tersebut, pemerintah pun merumuskan 9 strategi yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses destinasi pariwisata

Pemerintah bersama dengan otoritas terkait akan meningkatkan aksesibilitas, keragaman atraksi dan kualitas amenitas (3A).

"3A yang sudah ada tersebut kemudian didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (2P)," tambah Perry.

Dengan berbagai peningkatan akses sekaligus kualitas layanan, maka akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

2. Penguatan data dan informasi 

Pemerintah berupaya untuk melakukan penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan. Selain itu juga peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

3. Peningkatan akses pembiayaan

Untuk bisa menjalankan roda perekonomian masyarakat di sekitar wilayah destinasi wisata, sekaligus memberikan pemerataan dampak bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata, maka OJK akan menetapkan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.

4. Intensifikasi layanan sistem pembayaran digital

BI juga akan melakukan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata. Bali akan menjadi champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

5. Penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.

Perry menjelaskan, salah satu sinergi promosi destinasi pariwisata adalah pilot project untuk Indonesian investment day di Singapura pada 31 agt 2018.

6. Penguatan akses/konektivitas darat dan udara 

Penguatan aksesibilitas menuju destinasi wisata akan dilakukan melalui percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan daya tampung penumpang dan penguatan prasarana pendukung navigasi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke destinasi wisata, antara lain di Bandara Silangit. Pemerintah juga tenga berupaya untuk mempercepat operasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) serta pembangunan jalur kereta api bandara NYIA ke pusat kota Yogyakarta.

7. Pengembangan atraksi yang terintegrasi

Atraksi pariwisata yang terintegrasi di beberapa destinasi wisata prioritas akan dilakukan antara lain seperti paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi.

8. Peningkatan amenitas 

Adapun untuk amenitas atau fasilitas di luar akomodasi pemerintah saat ini sedang berupaya untu mempercepat penyelesaian penataan area Kampung Ujung di Labuan Bajo.

"Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian proses sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Danau Toba dan peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyedian fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata," ujar Perry.

9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain itu, upaya untuk meningkatkan SDM pun dilakukan melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.

"Itu 9 aspek yang disepakati ini akan kami monitor dengan sinergi dari semuanya agar betul-betul memberikan hasil konkrit," sebut dia.