Politisi PDI-P Tantang Caleg Buka-bukaan SPT Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari mendorong para calon anggota legislatif untuk berani membuka Surat Pemberitahuan Pajak dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu indikator akuntabilitas caleg tersebut dalam ketaatan membayar pajak.

"Saya sih setuju buat ukuran bahwa para caleg harus berani buka SPT-nya," ujar Eva dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Hanya saja, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pemilihan Legislatif, para caleg tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan pajak tahunannya. Berbeda dengan aturan KPU yang mengatur bahwa Calon presiden dan wakilnya serta calon kepala daerah dan wakilnya harus melampirkan SPT dalam kurun lima tahun terakhir. Eva mendorong agar aturan yang sama juga berlaku untuk caleg.

"Gagasannya, caleg pro pada akuntabilitas. Termasuk antikorupsi dan taat pajak," kata Eva.

"Kalau tidak ada PKPU akn sulit ditaati," lanjut dia.

Eva mengaku siap jika diminta membeberkan laporan SPT-nya kaena ia yakin pajak yang ia bayarkan sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota legislatif saat ini. Apalagi ia tidak memiliki projek sampingan di saat anggota dewan lainnya banyak yang berprofesi lain dan memiliki pendapatan tambahan.

Publikasi SPT tersebut, kata Eva, bagus juga sebagai pengawal kode etik anggota dewan di mana mereka tidak memiliki profesi ganda.

"Salah satu argumen dorong supaya anggota DPR berani buka SPT, sudah ada aturannya dalam kode etik. Tapi eksekusinya tidak ada," kata Eva.

Namun, Eva menyayangkan bahwa mempublikasikan SPT bukan suatu kewajiban di Indonesia. Bahkan di negara-negara lain pun tak ada kewajiban yang mengikat, kecuali kerelaan calon anggota legislatif itu sendiri.

Pengamat pajak Darussalam mengatakan, SPT sifatnya rahasia dan dijamin undang-undnag. Meski tak ada kewajiban untuk mempublikaiskan SPT pajak, namun seseorang diperbolehkan terbuka soal surat tersebut.

Salah satu contohnya, di Amerika Serikat, capres-capres di sana secara sukarela memperlihatkan la;oran pajak mereka ke publik. Dengan demikian diketahui seberapa besar pendapatan mereka berikut pajak yang dibayarkan.

Namun, Darussalam menegaskan bahwa keterbukaan SPT pajak bukan jaminan seseorang akan dipilih rakyat.

"Di zaman Trump, dia tidak mau membuka. Tapi dia menang. Itu di negara maju loh, gimana di negara kita. Takutnya kita sudah buka-bukaan, tapi tidak dipilih juga," kata dia.