Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Sri Mulyani: Banyak Laporan Keuangan Daerah WTP, tapi Kepala Daerahnya Korupsi

Kenyataannya, meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Banyak di daerah yang dapat WTP, tapi korupsinya tetap jalan," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, masih banyak kementerian/lembaga serta pemda yang setelah dapat WTP merasa itu sudah cukup. Padahal, predikat WTP bukanlah tujuan akhir.

Jika laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemda meraih predikat WTP, mereka harus mengevaluasi kembali apa-apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran. Evaluasi bisa menyasar pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis.

"Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat untuk feed back membuat perencanaan yang lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik," tutur Sri Mulyani.

Menurur Sri Mulyani, jika setiap kementerian/lembaga dapat menggunakan anggaran secara efektif, pelaksanaan APBN pun akan jadi jauh lebih baik yang pada akhirnya menguatkan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, khususnya dari temuan-temuan BPK terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.

"Temuannya itu misalnya pencatatan aset yang tidak tertib. Lalu saat membuat proposal, seakan dunia mau runtuh kalau tidak diberi anggaran, setelah dikasih uang asetnya ditelantarkan. Bayangkan kalau ini diperbaiki, berapa besar efisiensi yang bisa kita capai," ujar Sri Mulyani.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/20/123447426/sri-mulyani-banyak-laporan-keuangan-daerah-wtp-tapi-kepala-daerahnya-korupsi

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke