Salin Artikel

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Tak Bisa Hanya Bergantung dari Penerimaan Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penerimaan dari rokok dimanfaatkan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Sebagai solusi jangka pendek, langkah ini dinilai tepat namun tidak untuk jangka panjang.

"Bergantung hanya pada penerimaan rokok, yaitu cukai dan pajak, tidak fair karena prevalensi penyakit berbahaya juga disebabkan barang konsumsi lain yang menyebabkan penyakit seperti jantung atau diabetes," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melalui keterangan tertulis, Jumat (21/9/2018).

Pras menjelaskan, penerimaan dari rokok terdiri atas Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan pajak rokok. Dari pajak rokok, sebesar minimal 50 persen penggunaannya digunakan untuk mendanai program daerah maupun peningkatan layanan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan dari pungutan CHT, 2 persennya diberikan kepada provinsi yang penggunaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kondisi terakhir, menurut Pras, masih banyak kendala implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) CHT maupun pajak rokok di daerah sehingga hasilnya belum optimal.

"Di saat yang sama, ada masalah pendanaan BPJS. Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan pajak rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat," tutur Pras.

Namun untuk jangka panjang, pemerintah didorong agar memperluas atau melakukan ekstensifikasi objek cukai. Hal ini diperlukan agar sumber pembiayaan jadi lebih beragam dan tidak bergantung dari penerimaan rokok semata.

"Bahkan kini muncul istilah bahwa gula atau pemanis adalah new tobacco," ujar Pras.

Terlepas dari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, Pras juga menyarankan agar BPJS Kesehatan dapat mencontoh mekanisme di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam meningkatkan iuran mandiri peserta.

Bahkan, BPJS Kesehatan juga bisa bersinergi dengan sistem administrasi perpajakan, khususnya melalui konsep Single Identification Number. Dengan begitu, pemerintah bisa efektif menyasar mereka yang secara finansial mampu tapi tidak mau membayar iuran BPJS Kesehatan.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/21/092950326/atasi-defisit-bpjs-kesehatan-tak-bisa-hanya-bergantung-dari-penerimaan-rokok

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Spend Smart
Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Whats New
Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Whats New
Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Whats New
Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Spend Smart
Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Whats New
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Whats New
Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Whats New
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur

Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur

Whats New
Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Whats New
Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Whats New
Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Whats New
Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Whats New
Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.