Disebut Bobol Bank Rp 14 Triliun, SNP Anggap Polri Tidak Akurat

Coorporate Secretary SNP Finance Ongko Purba Dasuha mengatakan, nilai Rp 14 triliun itu merupakan kredit yang diberikan perbankan kepada SNP Finance.

"Yang dihitung Bareskrim adalah total kredit yang pernah disalurkan ke SNP periode 2013-2018," ujar Ongko di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Baca: Tagihan PKPU SNP Finance Capai Rp 4,07 Triliun

Ongko mengaku telah bertemu Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga untuk mendapat penjelasan soal angka tersebut.

Menurut Ongko, hingga saat ini, hanya Rp 2,2 triliun yang belum dikembalikan SNP ke perbankan. Sementara Rp 11,8 triliun sudah dibayar kembali selama waktu kredit dikucurkan.

"Soal dibobol itu masih dugaan. Ada praduga tidak bersalah," kata Ongko.

Menurut Ongko, lebih baik permasalahan ini diselesaikan melalui jalur PKPU. Sebab, antara debitur dan.kreditir dipertemukan dan diselesaikan dalam sidang. Saat ini, proses PKPU masih berjalan dan diperpanjang hingga 28 Oktober 2018.

"Kami harap cepat sampai perdamaian dengan voting," kata Ongko.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan delapan tersangka yang merupakan pengurus perusahaan PT SNP. Kerugian yang ditaksir akibat pembobolan tersebut yaitu Rp 14 triliun.

Mereka adalah LC (pendiri grup Columbia), DS (Direktur Utama), AP (Direktur Operasional), RA (Direktur Keuangan), CDS (Manager Akuntansi), AS (Asisten Manajer Keuangan), LD, dan SL. Dua dari mereka masih buron.

Para pelaku melakukan aksinya dengan mengajukan kredit ke bank beserta jaminan berupa daftar piutang fiktif.

Daftar tersebut telah mereka manipulasi sehingga mendapatkan jumlah uang yang lebih besar saat pencairan kredit dari bank.

Barang bukti yang telah disita yaitu, salinan perjanjian kredit antara Bank P dengan PT SNP, salinan jaminan fidusia piutang yang dijaminkan kepada Bank P, dan salinan laporan keuangan PT SNP periode 2016-2017.

Mereka terancam Pasal 263 KUHP, dan/atau Pasal 372 KUHP, dan/atau Pasal 378 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.