Salin Artikel

Soal Uang Jaminan Hidup Korban Gempa Lombok, Ini Kata Sri Mulyani

Menurut Sri Mulyani, uang jadup tersebut baru akan disalurkan ketika korban tersebut setelah tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan atau selepas kembali ke rumah masing-masing.

"Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana. Adapun saat ini sebagian besar korban bencana masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, dan pada umumnya sudah difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya, Senin (8/10/2018).

Mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia tersebut menambahkan, kini Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna menyelesaikan hal tersebut.

Pasalnya, dari aspek prosedur, bantuan jadup disalurkan setelah pemerintah daerah mengusulkan nama dan alamat yang berhak menerima jadup kepada Kemensos.

"Saat ini pemerintah, yakni Kemensos, BNPB, dan Kemenkeu, sedang mereview seluruh usulan berikut dokumen pendukungnya untuk menjaga akuntabilitas, tata kelola perhitungan, dan penganggarannya," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun kemudian melanjutkan, prosedur tata kelola yang dilakukan saat ini dan pentingnya kelengkapan serta akurasi dokumen guna proses penganggaran hingga pencairan dana bantuan adalah untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam membantu dan memulihkan Lombok selepas diterpa bencana gempa bumi beberapa waktu lalu.

"Ini adalah tanggung jawab publik yang harus dan akan dipenuhi. Tak hanya jadup, pemulihan kembali kehidupan sosial ekonomi warga pascabencana juga diberikan untuk pembangunan fisik dan nonfisik serta materi dan nonmateri," ungkap Sri Mulyani.

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah telah membelanjakan anggaran dari Cadangan Bencana Alam dalam APBN 2018 sebesar Rp 2,1 triliun, yang Rp 683,6 miliar di antaranya diberikan ke BNPB untuk bantuan stimulan rumah rusak bagi 23.105 unit tahap pertama serta bantuan logistik dan operasi tanggap darurat.

Selain itu, sekitar Rp 711 miliar juga disalurkan oleh lima kementerian (antara lain Kemensos, Kemenkes, Kemendibud, dan Kemen ESDM). Saat ini Kemenkeu dan BNPB sedang menyelesaikan penganggaran untuk bantuan stimulan perbaikan rumah tahap II bagi 19.112 rumah.

"Penyaluran atau pembayaran bantuan-bantuan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga bila ada permasalahan agar dibahas dan diselesaikan dengan baik berlandaskan sikap saling bantu yang konstruktif," kata Sri Mulyani.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/08/090300826/soal-uang-jaminan-hidup-korban-gempa-lombok-ini-kata-sri-mulyani

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.