Soft Skill Jadi Kunci Generasi Z Bisa Hadapi Revolusi Industri 4.0

"Selain technical skill atau kemampuan teknis, hal lain yang tak kalah pentingnya diberikan kepada para tenaga kerja adalah bekal soft skill atau transversal skill," kata Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Dudung Heryadi dalam keterangan resminya. 

Hal itu dikatakan Dudung Heryadi dalam acara Kuliah Umum "Generasi Z dan revolusi industri 4.0" di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Jumat (19/10/2018).

Sebagai informasi, Gen-Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 hingga sekarang. Generasi ini menjadi topik pembicaraan dunia karena mereka akan mendominasi populasi manusia di masa depan. Generasi inilah yang akan berjibaku dengan dinamika era revolusi industri 4.0.

BACA JUGA: Menaker Yakin Indonesia Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Bloomberg of United Nation memberi label Gen-Z sebagai generasi realis, inovatif, dan mandiri. Oleh karenanya, penguatan soft skill menjadi penting bagi Gen-Z sebagai bekal untuk menghadapi perkembangan zaman.

Hanya saja, penanaman soft skill yang mencakup karakter inti manusia seperti kreativitas, imaginasi, intuisi, emosi, dan etik membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Oleh karena itu, sinergi lembaga pelatihan, BLK dengan dunia pendidikan menjadi sangat penting dalam memastikan internalisasi soft skill," ujar Dudung.

Secara lebih rinci, 3 di antara 10 skill yang diperlukan saat ini adalah complex problem solving, critical thinking, dan creativity.

"Selain soft skill, penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dan penguasaan teknologi digital kepada para peserta pelatihan juga menjadi bagian penting dalam upaya mencetak tenaga kerja yang siap berkompetesi," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Dudung juga menyebut beberapa langkah pemerintah untuk menghadapi tantangan perubahan era revolusi industri 4.0.

BACA JUGA: Milenial, Siap-siap Sambut Revolusi Industri 4.0

Di antaranya adalah menerapkan kebijakan link and match untuk memastikan kompetensi SDM/tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan industri yang berbasis teknologi digital.

"Dengan demikian, konsep pendidikan dan pelatihan kerja mengacu kepada kebutuhan dunia industri," kata Dudung.

Selain itu, pemerintah mengambil pula kebijakan masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Strategi ini dibingkai dalam kebijakan triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling.

"Ketiga kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil (skilled workers) sekarang dan di masa yang akan datang," paparnya.