Kurangi Subsidi BBM Bisa Jadi Opsi Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan

Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak.

"Untuk mengurangi defisit, pemerintah bisa kurangi subsidi. Ini bisa memberi dampak perbaikan defisit transaksi berjalan," ujar Handi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

Handi mengatakan, ia mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dalam penelitian itu disebutkan bahwa kebijakan tersebut akan berpengaruh signifikan jika harga BBM subsidi dinaikkan 10 persen.

Meski berdampak signifikan, hal ini berbahaya bagi pemerintah karena dikhawatirkan menimbulkan sentimen di masyarakat. Mengingat, kenaikan harga BBM merupakan salah satu isu yang sensitif.

Jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan itu, kata Handi, sebaiknya dipikirkan lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan kenaikan harga bahan bakar, maka biaya distribusi juga akan bertambah sehingga memengaruhi harga komoditas, terutama pangan.

Hal ini berpotensi besar meningkatkan inflasi. Sementara, pemerintah menahan angka inflasi di level 3 persen.

"Saya tidak tahu pemerintah mau mengorbankan ini tidak, menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi juga harus dilihat dampaknya," kata Handi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik Haris Rusli Moti mengatakan, kebijakan pemerintah soal BBM terkesan tak konsisten.

Pada awal pemerintahan, kata dia, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakannya tak mau menyuntik subsidi besar-besaran dan mengikuti kondisi pasar.

Namun, harga BBM saat ini jika dibandingkan harga minyak mentah dunia dianggap tak lagi relevan.

Harganya naik hampir dua kali lipat sejak 2014, tembus 80 dollar AS per barel.

"Kalau mau ngikut pasar, ya naik lah (harganya). Pemerintah tidak konsisten. Di satu sisi mau ikut pasar, tapi jadi mengatur pasar," kata Haris.