Salin Artikel

Laporan BPK soal Lingkungan Bisa Hambat Divestasi Freeport

Selain adanya jasa ekosistem yang hilang sebagai akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing), PTFI juga diduga memakai kawasan hutan lindung, yang mana perusahaan asal Amerika Serikat ini belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Luasnya mencapai 4.535,93 hektar (ha) yang menyebabkan adanya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang senilai Rp 33,85 miliar.

Laporan dari BPK soal lingkungan tersebut bisa jadi penghambat proses divestasi 51 persen saham PTFI. Padahal, divestasi saham PTFI oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tinggal menunggu pelunasan sebesar 3,85 miliar dollar AS.

Vice President Corporate Communication PTFI Riza Pratama mengklaim, pihaknya telah melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Riza meyakini, perusahaannya sudah melakukan pengelolaan tailing sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan secara berkala melaporkan kepada institusi pemerintahan terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Secara berkala PTFI juga melakukan audit lingkungan secara internal dan eksternal oleh auditor independen,” kata Riza saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (20/10/2018).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan delapan rekomendasi dari BPK. Yakni berupa penyelesian pembayaran royalti, penyusutan wilayah tambang blok B, menempatkan jaminan reklamasi, menawarkan divestasi kepada pemerintah, langkah-langkah perbaikan ekosistem, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ijin penggunaan kawasan hutan, dan evaluasi izin AMDAL.

Tony mengklaim, enam di antaranya sudah diselesaikan. Sementara sisanya dalam proses penyelesaian, yaitu terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan satunya lagi soal IPPKH.

Dia mengatakan, pihaknya telah memasukkan persyaratan tersebut beberapa tahun lalu, tetapi ada permintaan perubahan, dan Freeport telah memasukkan kembali pada September 2017 lalu. “Semestinya enggak ada masalah, karena memang seperti itu,” sebutnya.

Saat ini, menurut Riza Pratama, pihaknya tengah menunggu penyelesaian dua rekomendasi tersisa dari KLHK. “(Soal DELH dan IPPKH) kami menunggu approval,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa terkait dengan pengelolaan lingkungan, khususnya soal tailing, PTFI bersama KLHK tengah menyusun peta jalan (roadmap). Riza bilang, roadmap tersebut harus sudah selesai dan disampaikan paling lambat pada akhir November 2018.

Sayangnya, Riza enggan buka suara soal sejauh mana roadmap itu sudah terselesaikan
“Enggak bisa kasih detailnya (progres penyusunan). PTFI diminta untuk menyampaikan roadmap pengelolaan tailing sebelum akhir November,” ujarnya.

Namun, menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, penyusunan roadmap pengelolaan lingkungan dan tailing itu sudah mencapai 80 persen. “Lagi diolah, kan ada roadmap-nya, lagi diselesaikan, udah 80 persen.” katanya saat ditemui media di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jum’at (19/10/2018).

Jadi penghambat

Agar proses divestasi ini bisa rampung, penyelesaian isu lingkungan ini sangat penting. Pasalnya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin tak menampik bahwa isu lingkungan ini bisa menjadi penghambat pendanaan untuk menyelesaikan divestasi 51 persen saham PTFI.

Ia bilang, jika persoalan lingkungan ini tak selesai, maka sindikasi delapan perbankan asing tak akan mau mencairkan pinjamannya.

“Semua bank itu kalau kasih kredit, pasti melihat isu lingkungan. Pembayaran setelah isu lingkungan ini selesai. Nggak mungkin uang keluar kalau isu ini tidak selesai,” ungkap Budi.

Apalagi, lanjut Budi, untuk menyelesaikan divestasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus terlebih dulu ke luar. Sedangkan persoalan lingkungan itu sudah harus beres, karena di dalam IUPK ada klausula yang mengharuskan kewajiban lingkungan sudah diselesaikan.

Sementara itu, menurut Riza Pratama, untuk bisa mendapatkan IUPK, ia mengklaim pihaknya hanya tinggal menuntaskan persoalan lingkungan ini. “(Untuk mendapatkan IUPK) setahu saya hanya isu lingkungan,” ungkapnya.

Budi menegaskan, semua kewajiban tersebut harus diselesaikan sebelum Desember, mengingat pihaknya menargetkan transaksi divestasi ini bisa diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

“Iya (harus selesai sebelum Desember), dalam wewenang kita itu hanya transaksi payment-nya saja. Kalau kita sekarang posisinya sangat yakin bahwa bisa kita peroleh (pendanaan),” katanya. (Ridwan Nanda Mulyana)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Divestasi Freeport bisa terhambat laporan BPK soal lingkungan

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/22/084100126/laporan-bpk-soal-lingkungan-bisa-hambat-divestasi-freeport

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.