Salin Artikel

DPR Tegaskan Tugas BPS Kumpulkan Data, Bukan Putuskan Impor

Anggota DPR pun menilai BPS dinilai terlalu jauh dan melenceng dari tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

“Bukan bagian dia itu (memberikan dukungan atas kebijakan impor beras),” demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Jakarta, dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (27/10/2018).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan tugas BPS paling utama adalah mensinergikan data produksi yang dimilikinya kepada kementerian dan lembaga terkait.

Ini artinya, BPS harus memastikan bahwa data produksi yang diperolehnya betul-betul diolah dengan menggunakan metode yang tepat.

“Data itu pula menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan sebuah kebijakan,” terangnya.

Sayangnya, Heri menilai BPS telah bertindak terlalu jauh dengan membuat interpretasi pembenaran terhadap kebijakan impor beras pemerintah dengan dalih data yang diolahnya sendiri.

“Ini yang repot kalau jalan sendiri-sendiri,” akunya.

BACA JUGA: BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran

Lebih lanjut Heri mengatakan, hal ini akan sangat fatal jika BPS ikut memberikan penekanan terhadap sebuah kebijakan. Apalagi jika sampai kebijakan tersebut keliru.

“Saya khawatir penekanan oleh BPS ini kemudian disikapi dalam kebijakan impor pangan lainnya, seperti impor gula yang sebelumnya ramai karena diprotes oleh petani gula. Biar nggak digoreng-goreng,” katanya.

Oleh sebab itu, Heri meminta BPS lebih fokus dalam mempertanggungjawabkan data yang dimilikinya. Tujuannya supaya data tersebut bisa dikoordinasikan dengan lembaga lain sebagai dasar memutuskan kebijakan.

Terlebih data BPS ini juga menimbulkan pertanyaan besar lantaran produksi surplus, tetapi malah menunjukkan adanya indikasi kesalahan kebijakan dalam impor beras yang dilakukan pemerintah.

“Sebab surplus ini sejatinya menunjukkan bahwa produksi petani mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak impor. Kalau sinkron (produksi beras surplus) berarti ada data keliru kok ada impor,” tutur dia.

Makanya, sambung Heri, ketimbang memicu polemik baru lagi di publik, BPS harus bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, Kementan, Bulog dan instansi pemerintah lainnya. Sebab data BPS akan jadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan seperti  impor pangan.

Menurut dia, justru langkah BPS mengumbar data ke publik dan memberikan penekanan pada kebijakan hanya berpotensi memicu polemik baru di ruang publik.

“Bagi saya itu informasi (produksi beras surplus) positif. Kami bersyukur untuk itu. Cuma akan lebih baik kalau BPS sinergikan dengan kementarian dan lembaga lainnya,” imbuhnya.

BACA JUGA: Jangan Sampai Data Baru BPS Jadi Alasan Impor Pangan 2019

Karena itu, Heri berharap hal seperti itu agar bisa saling koreksi, sehingga akhirnya pemerintah nyaman dalam memutuskan kebijakan.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Menurut ia, harusnya BPS hanya berbicara dalam tataran pengumpulan data.

Bukan malah ikut memberikan pembenaran terhadap kebijakan impor beras yang diambil pemerintah. Ini karena BPS tidak etis memberikan pandangan perlu tidaknya impor.

"BPS itu cukup berbicara bahwa data dia bisa dipercaya dengan menggunakan teknologi yang meyakinkan kita semua bahwa (data) BPS itu benar,” katanya.

BPS, lanjut politisi PKS ini, diberikan anggaran yang lumayan besar untuk memastikan bahwa data-data yang jadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Bagi DPR dan Pemerintah yang penting data (BPS) benar, mengenai perlu tidaknya impor itu urusan DPR bersama pemerintah,” tegas dia.

Menurut ia, justru sangat aneh kalau BPS ikut memberikan penekanan terhadap impor beras 2 juta ton tersebut. Sebab data surplus beras 2,8 juta ton malah makin menguatkan indikasi adanya kebijakan "ugal-ugalan" dalam menetapkan impor pangan.

“Nanti DPR curiga, ada apa BPS bicara impor? Dalam tanda kutip ikut mendukung kebijakan impor. Ini bahaya. kami dukung BPS professional, jangan mau didikte, sampaikan saja datanya apa adanya. Berbahaya kalau data itu dipolitisir, diintervensi sehingga tidak diyakini kebenarannya,” tandas Akmal.

BACA JUGA: Tahun Ini Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Ini Kata Pengamat...

Sebelumnya, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, alasan pemerintah impor beras adalah karena surplus beras 2,8 juta ton pada 2018 keberadaannya menyebar di masyarakat sehingga sulit dikelola langsung oleh pemerintah. 

"Kenapa masih impor? Karena surplus (beras) ini tidak terletak di satu tempat. Surplus (keberadaannya) tersebar di petani, konsumen, pedagang, penggilingan sehingga, tidak bisa dijadikan sebagai acuan cadangan beras nasional. Itu tidak bisa dikelola pemerintah," ungkap Kecuk saat jumpa pers mengenai metode baru penghitungan produksi padi, di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/27/200000426/dpr-tegaskan-tugas-bps-kumpulkan-data-bukan-putuskan-impor

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Whats New
Permudah Seleksi CV, Bangun Job Portal Sendiri Bersama Jobseeker Company

Permudah Seleksi CV, Bangun Job Portal Sendiri Bersama Jobseeker Company

Work Smart
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.