BI: Penyaluran Kredit September 2019 Tumbuh 12,4 Persen

Peningkatan penyaluran kredit terjadi pada debitur korporasi dan debitor perorangan dengan pangsa masing-masing 50,1 persen dan 45,6 persen dari total kredit. Pertumbuhan kredit korporasi tercatat sebesar 14,3 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 13,8 persen.

Begitu juga kredit untuk debitor perseorangan yang tumbuh 10,4 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 9,8 persen yoy.

Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan terjadi pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja tercatat tumbuh dari 12,6 persen pada Agustus menjadi 13,5 persen pada September.

Pertumbuhannya terutama disebabkan akselerasi penyaluran KMK pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh 11,5 persen yoy, serta sektor industri pengolahan yang tumbuh 13,9 persen yoy.

Laporan BI menunjukkan, penyaluran KMK untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran disalurkan kepada perusahaan perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan akselerasi pertumbuhan untuk sektor industri pengolahan didorong pertumbuhan subsektor industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir tekstil di Jawa Barat serta subsektor industri pupuk di wilayah Jawa Timur.

Sementara itu, kredit konsumsi pada September 2018 juga mengalami pertumbuhan dua digit seebsar 11,5 persen. Pertumbuhannya naik tipis dibandingkan Agustus 2018 sebesar 11,3 persen. Pertumbuhan kredit konsumsi utamanya disebabkan akselerasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Seiring pertumbuhan kredit, penyaluran kredit untuk UMKM juga meningkat 9,4 persen atau senilai Rp 925,5 triliun. Kenaikannya terjadi dalam bentuk modal kerja maupun investasi.

Namun, di tengah akselerasi penyaluran kredit, kredit properti mengalami perlambatan dari 15,5 yoy pada Agustus 2018 menjadi 14,8 persen yoy pada September 2018. Hal ini disebabkan kredit konstruksi melambat dari 19,2 persen menjadi 18 persen, terutama pada konstruksi bangunan jalan raya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu juga dipengaruhi perlambatan kredit real estate dari 12,5 persen menjadi 10 persen. Hal ini disebabkan perlambatan real estate gedung perkantoran di DKI Jkarta dan Jawa Timur.