Salin Artikel

Dongkrak Keyakinan Investor, Pemerintah Rilis Paket Kebijakan Ekonomi XVI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terus berupaya agar tidak terseret arus ketidakpastian ekonomi global dengan memanfaatkan momentum meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintah pun berupaya untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar dengan merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan hari ini, Jumat (16/11/2018), di Istana Negara, Jakarta.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, pemerintah
memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan.

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Selain itu, pemerintah juga memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar.

Sementara bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.

“Kita ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” imbuh Darmin.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan (PPh) atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

“Pemerintah ingin mengendalikan devisa dengan memberikan insentif terhadap DHE yang ditempatkan dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI),” ujar Darmin.

Meningkatnya investasi langsung diharapkan akan mampu menutup kenaikan defisit transaksi berjalan (CAD). Selain itu, pemerintah juga berharap kepercayaan investor akan lebih meningkat lagi dalam jangka pendek.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/16/112946126/dongkrak-keyakinan-investor-pemerintah-rilis-paket-kebijakan-ekonomi-xvi

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Whats New
Pentingnya Kendaraan dalam Operasional Bisnis demi Menunjang Perkembangan UMKM

Pentingnya Kendaraan dalam Operasional Bisnis demi Menunjang Perkembangan UMKM

BrandzView
Survei: Mayoritas Generasi Muda Indonesia Belum Paham Investasi

Survei: Mayoritas Generasi Muda Indonesia Belum Paham Investasi

Earn Smart
Promo Biaya Transfer Antarbank Hanya Rp 77 dengan BI Fast, Cek Daftar Banknya

Promo Biaya Transfer Antarbank Hanya Rp 77 dengan BI Fast, Cek Daftar Banknya

Spend Smart
Sistem Pembayaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sistem Pembayaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Whats New
Cara Mengaktifkan Kartu XL yang Hangus secara Online dan Offline

Cara Mengaktifkan Kartu XL yang Hangus secara Online dan Offline

Spend Smart
Jokowi Sampaikan Nota Keuangan 2023 Hari Ini, Gaji PNS Akan Naik?

Jokowi Sampaikan Nota Keuangan 2023 Hari Ini, Gaji PNS Akan Naik?

Whats New
Anjlok, Harga Minyak Mentah Jauhi Level 100 Dollar AS

Anjlok, Harga Minyak Mentah Jauhi Level 100 Dollar AS

Whats New
Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit?

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit?

Whats New
Wall Street Kompak Menguat

Wall Street Kompak Menguat

Whats New
Kementan: Indonesia Sudah Tidak Lagi Impor Beras untuk Pasar Konsumsi

Kementan: Indonesia Sudah Tidak Lagi Impor Beras untuk Pasar Konsumsi

Whats New
[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

Whats New
Setelah Rights Issue, BTN Perkirakan Mampu Salurkan Pembiayaan Rumah Lebih Banyak

Setelah Rights Issue, BTN Perkirakan Mampu Salurkan Pembiayaan Rumah Lebih Banyak

Whats New
20 BUMN Masuk Fortune Indonesia 100, Erick Thohir: Kami Tidak Berpuas Diri dan Tetap Waspada

20 BUMN Masuk Fortune Indonesia 100, Erick Thohir: Kami Tidak Berpuas Diri dan Tetap Waspada

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.