Masalahnya, pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena penyediaan fasilitas di sana sepenuhnya otoritas Arab Saudi sebagai tuan rumah.
"Ini problem utama haji ada di Mina," ujar Lukman di kantor BPS, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Lukman mengatakan, dulu jemaah mengeluhkan kapasitas Masjidil Haram yang terasa sempit menampung jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia.
Kini, areanya diperluas hingga bisa mrnampung 1,3 juta jemaah dalam satu waktu. Kemudian, hotel dan penginapan terus bertumbuh di Mekah dan Madinah. Di Arafah juga ada perbaikan untuk hotel dan toilet.
"Tapi satu-satunya problem ada di Mina karena wilayahnya terbatas," kata Lukman.
Lukman mengatakan, penginapan yang dibangun di Mina sangat sedikit sehingga harus menggelar tenda. Diketahui, bermalam di Mina di hari tertentu merupakan salah satu kewajiban haji.
Hukum syariah di sana melarang mereka meninggalkan Mina di hari tersebut tanpa bermalah sehingga jutaan orang terpaksa berdesakan menginap di sana. Karena tak bisa lagi dibangun secara horizontal, maka bangunan dibangun secara vertikal. Termasuk toilet umum di sana.
Lukman mengatakan, pemerintah Indonesia beberapa kali menyampaikan keluhan jemaah haji dan mengusulkan perbaikan.
"Ini yang tidak kunjung dilakukan peemrintah Arab Saudi, meski dari tahun ke tahun memohn ke sana untuk memperbaiki sarana prasaran. Memang problem toilet itu ya g luar biasa dan juga tenda," kata Lukman.
Kepadatan tenda di Mina menjadi sebuah masalah klasik yang sulit dicari solusinya kecuali digerakkan sendiri oleh pemerintah setempat. Pemerintah Indonesia juga tak memiliki daya apa-apa karena bukan otoritasnya untuk membenahi.
Tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan di Arafah dan Mina (Armina) ditunjukkan BPS dalam indeks kepuasan jemaah haji Indonesia.
Tahun ini, indeks kepuasan jemaah haji meningkat jadi 85,23 poin.
Menurut pelayanan, indikator kepuasan jemaah haji terlihat pada bus antarkota dengan poin 88,25 yang naik tipis dibandingkan tahun lalu sebesar 88,23. Disusul dengan pelayanan petugas dengan poin 87,69, bus shalawat dengan poin 87,65, pelayanan ibadah dengan poin 87,12, katering non Armina dengan poin 86,91, hotel dengan poin 86,02, dan lainnya sebesar 85,61 poin.
Layanan tersebut merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada jemaah.
Di luar itu, ada pula layanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi berupa katering di Armina dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan layanan dari negara asal.
Katering di Armina, misalnya, hanya mendapat 84,38 poin, bus di Armina dengan 81,09 poin, dan tenda sebesar 77,59 poin. Meski begitu, rata-rata pelayanan di tiga jenis tersebut mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu.
"Yang Armina masih perlu pembenahan di sana karena ditangani langsung oleh pemerintah Arab Saudi," kata Kepala BPS Suhariyanto.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/101000026/soal-masukan-dari-jemaah-haji-ini-kata-menag