Bappenas Sebut Ada Miskomunikasi Dalam Penyampaian Kebijakan DNI

"Kebijakan DNI yang terakhir itu yang disampaikan Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution) ada yang kurang lengkap dan adanya misinterpretasi," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Bambang menjelaskan, relaksasi bidang usaha yang dikeluarkan dari pencadangan UMKM bukan berarti investasi asing bisa masuk. Ia menyebutkan, dalam regulasi disebutkan bahwa penanaman modal asing ke Indonesia minimal sebesar Rp 10 miliar.

Soal revisi DNI tersebut, kata Bambang, nantinya pemerintah akan mengelaborasinya lebih lanjut.

"Kan investasi asing tidak bisa masuk semua ke segala sektor. Tidak hanya UMKM juga kok, minimal investasi asing Rp 10 miliar atau lebih," kata Bambang.

Bambang mengatakan, sebenarnya hanya empat sektor yang dicadangkan untuk UMKM. Keempatnya adalah warung internet, pencetakan kain, renda, dan yang terkait pertanian.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018. Alasannya mulai dari untuk mempermudah perizinannya hingga lantaran kurang peminat. Namun, tak semuanya dimaksudkan untuk mengundang 100 persen investasi asing.

"Jadi tidak semua di keluarkan dari DNI untuk mengundang asing," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah baru memastikan 25 bidang usaha yang terbuka untuk 100 persen investasi asing. Namun, di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga bisa 100 persen.

DNI final hasil relaksasi 2018 akan dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Ditargetkan, aturan itu bisa diselesaikan pada akhir pekan ini.