DNI Banjir Kritik, Pemerintah Minta Pengusaha Buka Hati dan Pikiran

Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengusaha berbondong-bondong mengkritik kebijakan relaksasi DNI. Mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

"Untuk DNI itu kan kita jelaskan ke Kadin dan Hipmi panjang lebar, tetapi katanya masih kurang. Ya enggak apa-apa," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/11/2018)

"Katanya ada acara (Rakernas Kadin) di Solo (27 November  2018). Ayo, saya datangi. Kami jelaskan semua. Saya sekarang bikin daftarnya satu-satu untuk dijelaskan supaya jelas," sambung Darmin.

Menurut mantan Dirjen Pajak tersebut, pandangan sebagian pengusaha menjadi kacau akibat adanya informasi yang tidak disampaikan dengan baik.

Misalnya kata Darmin, informasi soal bidang usaha industri penguasaan umbi-umbian yang dibuka untuk siang. Darmin menegaskan hal itu tidaklah benar.

"Buka hati dan pikiran benar atau enggak. Jadi yang lain juga begitu satu-satu kita akan jelaskan ya meski enggak bisa terus. Katakanlah kami sampai minggu depan duduk kemudian bilang, gimana?," kata Darmin.

"Ya dong kita fair aja, kita buktikan itu tidak benar. Kalau dia (pengusaha) punya bukti, dia yang benar, ya kami ikuti, ya dong. Bukan mau menang-menangan berteriak gitu," sambung dia.

Sebelumnya,.Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyayangkan langkah pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Keputusan tersebut dianggap sepihak, karena tidak melibatkan pelaku usaha dalam pembahasannya.

Apindo menyimpulkan kebijakan ini kurang tepat dikeluarkan saat ini. Apalagi, pada 2016 lalu sudah ada banyak DNI yang telah dikeluarkan dan hasilnya banyak bidang usaha yang tidak diminati investor.

Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi kebijakan itu di hadapan 1.000 pengusaha dalam Rakernas Kadin pada 27 November 2018.

Hal itu disampaikan oleh Rosan setelah bertemu dengan Menko Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/11/2017).

Adapun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tak hanya membuka peluang asing namun juga tetap melindungi usaha makro kecil menengah (UMKM).

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, Hipmi bisa saja menolak relaksasi DNI tersebut bila tidak pro kepada pelaku UMKM.

Seperti Kadin, Hipmi juga meminta agar relaksasi DNI terlebih dahulu disosialisasikan kepada para pengusaha. Sebab sebelumnya pengusaha mengaku tidak diajak bicara soal DNI tersebut.