Bagaimana Peluang Indonesia Mendapatkan Investor "Pelarian" dari China?

Namun beberapa negara lain yang menjadi pesaing Indonesia juga menawarkan berbagai insentif untuk menggoda para investor dari China pindah ke negaranya. Lantas bagaimana peluang Indonesia?

"Lihat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, India, Vietnam, Malaysia, Thalaind, itu gimana?," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Tidak hanya EODB, tetapi kita dengan India dan Vietnam itu berimbang," sambung mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Meski persaingan diyakini imbang, artinya peluangnya sama besar untuk menggaet hati para investor dari China, Darmin mengungkapan satu hal yang bisa membuat investor tak tertarik masuk ke Indonesia.

Satu hal tersebut yakni mahalnya harga tanah di Indonesia. Padahal untuk investigasi besar yang sifatnya industri, para investor membutuhkan lahan yang cukup untuk membuat pabrik.

"Namun, Vietnam ada yang lebih unggul dari Indonesia karena urusan tanah lebih murah di sana," kata Darmin.

Menyadari negara lain punya keunggulan dari sisi harga tanah yang lebih murah, pemerintah berupaya untuk kembali merumuskan regulasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tadinya kata Darmin, pemerintah ingin agar investasi industri ditempatkan di luar Jawa. Sementara Jawa hanya diperuntukan untuk investasi sektor jasa.

"Kami itu sudah merubah itu sejak beberapa bulan lalu. Industri boleh di Jawa tetapi yang value added-nya lebih tinggi biar yang hilirisasi jalan," kata Darmin.

Sementara itu ekonom Faisal Basri menilai, Vietnam memang menjadi negara yang dilirik para investor asing untuk berinvestasi.

Pemerintah Vietnam kata dia, menciptakan jalan tol bagi produk yang dihasilkan ke Vietnam itu dipasarkan ke seluruh dunia dengan bea masuk 0 persen.

"Kalau Indonesia kena bea masuk normal. Karena Vietnam berani ikut Trans-Pasifik Partnership (TPP). Vietnam berani tanda tangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Ini jalan tol," kata dia dalam seminar Proyeksi Ekonomi Indoensia 2018, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Sementara kita jalan macet. Menurut saya itu yang paling penting dan juga konsistensi kebijakan. Jadi tidak kerap berubah seperti di Indonesia. DNI saja enggak sampai seminggu berubah," sambungnya.