Ini Isi Peraturan Baru soal Taksi Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan peraturan baru terkait angkutan sewa khusus atau taksi online.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, dalam peraturan tersebut semua keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir beberapa pasal di PM 108 Tahun 2017 tidak lagi dimasukkan.

Adapun pasal yang dibatalkan antara lain yang mengatur soal kewajiban taksi online memasang tanda khusus berupa stiker dan kewajiban uji KIR.

"Yang sudah dianulir MA tidak kita masukan kembali. Sudah mengeluarkan beberapa pasal, norma seperti uji kir dan stiker tidak kita masukkan di dalam PM baru ini," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Budi menambahkan, ada pula pasal yang dihilangkan dalam peraturan baru ini meski pada putusan MA tak menganulirnya.

"Yang kita keluarkan masalah SIM umum, SIM umum ada di UU nomor 22 dan itu domain dari Polri. Jadi nanti kepolisian tidak diatur dengan Perkap pun dalam UU 22 sepanjang itu terkait angkutan umum berarti SIMnya umum," kata Budi.

Selain pengurangan pasal, ada pula pasal baru yang dimasukan ke dalam peraturan baru ini. Aturan baru yang dimasukan, yakni mengenai standar pelayanan minimal (SPM).

Menurut Budi, pihak aplikator dan juga pengemudi wajib mematuhi lima aspek SPM yang telah ditentukan. Kelima aspek tersebut meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan.

"Pertama masalah aspek keamanan, berarti perlindungan yang diberikan baik kepada pengemudi dan penumpang terhidar dari tindakan kriminal atau pelecehan seksual. Ada tombol panic button di dalamnya yang bisa dipakai pengemudi atau penumpang kalau terancam," ucap dia.

Di aspek kenyamanan, lanjut Budi, pengemudi taksi online harus memastikan kebersihan kendaraanya. Selain itu, pengemudi juga dilarang berpakaian tak rapi dan tidak menggunakan sepatu saat melayani penumpang.

"Jadi ada 5 SPM yang kita breakdown, yang nantinya akan dipenuhi, baik kendaraanya, pengemudinya dan proses bisnisnya," ujar dia.

Budi menuturkan, dalam peraturan baru ini aturan mengenai angkutan sewa khusus tidak dalam trayek dikeluarkan. Pihaknya, membuat peraturan menteri khusus mengani hal ini.

"Di dalam peraturan baru ini ada 46 pasal, lebih sedikit dibanding PM 108 tahun 2017," ucap dia.

Peraturan baru ini baru akan ditetaokan pada Mei 2019. Pihak Kemenhub akan segera mensosialisasikan peraturan ini.