BPH Migas Sebut Ada Kepala Daerah yang Hambat Program BBM Satu Harga

Selain adanya kendala medan distribusi, ternyata ada beberapa kepala daerah yang mempersulit penerapan program tersebut di daerahnya.

"Bupatinya sudah izin misalnya. Pas mau bangun, malah bupatinya mempersulit. Kan mestinya mendukung," ujar Ifan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Ifan mengakui hal tersebut sangat mengganggu program pemerintah dalam pemerataan harga BBM.

Di salah satu kabupaten, proses izin pembangunan SPBU BBM satu harga sempat terganjal. Sebab, Bupati setempat enggan bertemu dengan BPH Migas maupun Pertamina. Kemudian mereka dioper ke Sekretaris Daerahnya yang juga enggan menerima mereka.

"Kita ngerasa dipingpong. Ada lagi daerah yang lain. Ini jelas menghambat," kata Ifan.

Menurut dia, semestinya semua pihak mendukung program tersebut karena sangat membantu masyarakat setempat. Hingga akhir 2018, sekitar 421.955 kepala keluarga dapat merasakan manfaat BBM satu harga. Selain itu juga program ini membuat barang pokok menjadi lebih stabil sehingga menumbuhkan ekonomi di daerah itu.

"Padahal ini amanah pemerintah dalam hal Migas untuk mewujudkan keadilan sosial. Ini amanah undang-undang," kata Ifan.

sejak 2016 hingga akhir 2018, penyalur Bahan Bakar Minyak satu harga sudah tersebar di 131 lokasi. Jumlah tersebut melampaui target mereka tahun ini sebanyak 130 lokasi.

Penyalur BBM satu harga itu tersebar di 131 kecamatan, 90 kabupaten, dan 26 provinsi. Pulau yang paling banyak terdapat titik penyalur BBM yakni di Kalimantan dengan 33 penyalur.

Disusul dengan Sumatera dengan 29 penyalur, 26 penyalur di Papua dan Papua Barat, di Sulawesi ada 14 penyalur, di NTB dan NTT sebanyak 14 penyalur, di Maluku dan Maluku Utara sebanyak 11 penyalur, di Bali 1 penyalur, dan 3 penyalur di Jawa dan Madura.

Untuk tahun depan, ditargetkan tambahan jumlah penyalur BBM satu harga sebanyak 29 titik sehingga total menjadi 160 titik penyalur.