Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Strategi Prabowo-Sandiaga, Naikkan Tax Ratio untuk Tumpas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno menggunakan pendekatan anggaran untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih rendah.

Pendekatan anggaran melahirkan konsekuensi perlunya pasokan anggaran yang cukup. Strategi yang dipakai yakni dengan mencoba menaikan penerimaan negara melalui peningkatan rasio pajak atau tax ratio.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo, dalam debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pendekatan Prabowo-Sandiaga Uno merupakan hal yang menarik. Meskipun perlu diuji secara rasional.

Menaikkan tax ratio ke angka 16 persen memang sangat diperlukan untuk menggenjot ongkos pembangunan yang kian besar dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

Namun demikian, menaikkan tax ratio tak bisa sembarangan. Jangan sampai, kata Yustinus, upaya menggenjot penerimaan pajak justru menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha.

Oleh karena itu, program aksi menjadi kunci utamanya. Hanya saja, Yustinus tak melihat program aksi Prabowo-Sandiaga selaras dengan upaya peningkatkan tax ratio ke angka 16 persen.

Sebab di lain pihak, Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi, termasuk penghapusan PBB rumah pertama.

Selain itu ada juga usul penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk 2 tahun pertama. Hal ini dinilai kontradiktif dengan upaya meningkatkan tax ratio.

"Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya," kata dia

"Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan kita masih rendah dan basis pajak kita belum bertambah signifikan," sambung Yustinus.

Upaya menaikan tax ratio namun ada pemangkasan tarif pajak justru dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran lain yakni 'memeras' pajak dari para wajib pajak lama, yang tercatat baik, dan patuh membayar pajak. Istilahnya, memburu binatang di kebun binatang.

Tax ratio Indonesia 2017 sebesar 8,47 persen (dalam arti sempit, penerimaan pajak yang dikelola Ditjen Pajak saja) dan dalam arti luas 10,58 persen (termasuk bea cukai dan PNBP SDA).

Dalam arti luas, tax ratio Indonesia berturut-turut 14,6 persen (2012), 14,3 persen (2013), 13,7 persen (2014), 11,6 persen (2015), dan 10,8 persen (2016), 10,7 persen (2017), dan 11,5 persen (2018).

Menaikkan tax ratio bukan perkara mudah. Menurut Yustinus dengan PDB 2018 kurang lebih Rp 14.745 triliun, maka perlu kenaikan penerimaan perpajakan Rp 663 triliun untuk mencapai tax ratio 16 persen.

Cara yang paling tepat menaikan tax ratio yakni melakukan tax reform alias reformasi perpajakan, mulai dari perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM. Target peningkatan tax ratio pun harus secara gradual-proporsional.

Di sisi lain strategi menaikan tax ratio untuk mengatasi akar permasalahan korupsi dinilai perlu hati-hati. Sebab publik bisa bertanya balik.

"Logika sederhana: Pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Lalu kita bergumam: mahal bener ya mengongkosi pelayan!," kata Yustinus.

Semantara itu Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto menilai, debat pertama Capres-Cawapres semalam cenderung kurang gereget. Tidak terdapat adu argumentasi yang diametrikal.

Gagasan yang disampikan kecenderungan bermain pada tataran umum dan normatif. Baik Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga dinilai gagal mengesankan publik dengan tawaran nyata dan dapat dioperasikan untuk menyelesaikan problem dimaksud.

"Selain memberi perhatian pada detail substansi tawaran program, para kandidat harus tampil lebih meyakinkan dengan mengkritisi proposal lawan serta bertahan dengan pandangan-pandangan argumentatif," kata dia.

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/18/160000426/strategi-prabowo-sandiaga-naikkan-tax-ratio-untuk-tumpas-korupsi

Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke