Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Asperindo: Wajar Enggak Menaikkan Tarif hingga 300 persen?

"Kenaikannya yang wajar lah. Kita ingin tarif SMU turun," kata Trian kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2019).

Trian menyebutkan, kenaikan tarif SMU ini sudah diberlakukan semua maskapai penerbangan. Kondisi ini dinilai memberatkan para perusahaan jasa pengiriman barang di Tanah Air.

Karena biaya yang mereka keluarkan akan bertambah besar dalam menjalankan operasional perushaan.

"Perusahaan otomatis tarif pengiriman lewat udara harus naik, kita akan naikkan harga juga," sebutnya.

Dia menjelaskan, kenaikan tarif SMU tersebut sudah terjadi sejak Juli 2018 lalu dan kembali terjadi pada Januari tahun ini. Selama kurun waktu itu, kenaikan sudah beberapa kali dilakukan pihak maskapai penerbangan dan akhirnya menuai tanggapan negatif, khususnya kalangan pengusaha.

"Secara akumulatif bervariasi kenaikannya, bahkan ada yang sampai 300 persen," sebutnya.

Dia berharap maskapai penerbangan lebih cermat dan penuh pertimbangan dalam menaikkan tarif SMU. Artinya, harus punya dasar dan alasan kuat jika melakukan itu. Sehingga tidak memunculkan persolaan.

"Kita kan bisa membaca laporan keuangan (maskapai). Wajar enggak menaikkan tarif 100 persen, 200 persen hingga 300 persen. Kalau dia (maskapai) rugikan kelihatan," paparnya.

Kenaikan tarif SMU ini memberikan pengaruh signifikan terhadap keuangan perusahaan jasa pengiriman barang. Mereka juga terpaksa melakukan penyesuaian tarif baru untuk pengiriman barang/paket sesuai rute.

Ujungnya, perusahaan mendapat keluhan dan komentar kurang baik dari mitranya atau pelanggan maupun masyarakat.

"Dampaknya juga untuk perekonomian. Sekarang sudah ada komplain dari pelaku e-commerce. Eksportir pertanian, dan peternakan juga sudah mulai komplain," ungkapnya.

Asperindo mengeluhkan kebijakan baru yang diambil pihak maskapai penerbangan. Mereka sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permasalahan ini dan berharap mendapat respons baik dari kepala negara.

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/06/163721826/asperindo-wajar-enggak-menaikkan-tarif-hingga-300-persen

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Whats New
Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Whats New
Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+