Pemerintah Godok Strategi Dongkrak Kemudahan Berusaha di RI

Adapun tahun lalu, indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia turun dari peringkat ke 72 di 2017 menjadi peringkat 73 di 2018. Meskipun sekor kemudahan berusaha Indonesia naik dari 66,54 menjadi 67,96.

Untuk itulah pemerintah saat ini tengah menyusun strategi agar perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus berlanjut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, satu hal yang wajib diperbaiki dari kebijakan dalam negeri terkait kemudahan berusaha adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui penggunaan online single submission (OSS).

"Sekarang kita lihat apakah ada peluang untuk menggunakan OSS. Untuk mempercepat layanan perizinan yang diukur oleh EoDB. Membuat terobosan sinkronisasi," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Hingga saat ini, masih banyak regulasi antara pemerintah daerah dan pusat yang masih belum setara. Perizinan pendirian bangunan di berbagai daerah di Indonesia masih berbeda-beda. Begitu pula antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, padahal perizinan pendirian bangunan merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indeks EoDB.

Melalui OSS, diharapkan sinkronisasi antar pemerintah daerah juga antara pemerintah pusat dan daerah bisa terjadi. Selain itu, juga terjadi penyetaraan standar izin bangunan serta jumlah hari izin bangunan bisa diperpendek karena proses perizinan yang lebih mudah.

Sebab, kemudahan izin pendirian bangunan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM) di dalam negeri.

"Terus terang Bank Dunia mengukur EoDB fokus harus ramah ke pelaku UKM. UKM itu kan biasanya kalau mau bangun gedung sederhana dan risiko rendah. Nggak harus ribet-ribet bertele-tele gitu. Jadi harus dimengerti ini bukan untuk gedung berbahaya atau berisiko tinggi. Jadi saya optimis sebetulnya bisa di agak samaratakan lah minimum parameter-parameternya," jelas Thomas.