Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Soal Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Tunggu Respons Kemenhub

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih menuturkan, pihaknya masih menunggu respon dari Kemenhub. Pekan lalu KPPU sudah mengirimkan surat kepada Kemenhub terkait dugaan kartel tiket pesawat dan kargo.

“Kami masih menunggu respons dari Kemenhub terkait dengan surat yang kami ajukan,” tutur Guntur di gedung KPPU pada Senin (11/2/2019).

Langkah KPPU menyurati Kemenhub lantaran ingin mengonfirmasi terkait apakah hal-hak yang menjadi dugaan merupakan kebijakan dari Kemenhub.

“KPPU juga selain pelaku usaha juga sudah menyurati kembali Kemhub, yang pertama namun dari Kemhub tidak bisa menjawab karena mengutus eselon III nya dan tanggal 28 Januari kita melayangkan surat dan sudah diterima Kemenhub 31 Januari, substansinya bertanya apakah hal-hal yang menjadi dugaan ini menjadi kebijakan dari Kemenhub,” kata Guntur.

Terkait dugaan kartel tiket pesawat KPPU pekan lalu sudah dapatkan beberapa data dari INACA dan Garuda. Perihal lanjutan dari data yang didapatkan KPPU tersebut guntur belum dapat menyampaikan.

“Pada tahap itu Garuda dan INACA sudah memberikan beberapa file yang dibutuhkan oleh investigator kami. tapi itu dalam konteks penelitian ke penyelidikan. pada tahap penyelidikan saat ini investigator melakukan pemanggilan dan pencarian alat bukti belum kami sampaikan,” sebut  Guntur. (Ratih Waseso)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul KPPU masih tunggu respon Kemhub terkait dugaan kartel tiket pesawat dan kargo


https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/12/080900526/soal-dugaan-kartel-tiket-pesawat-kppu-tunggu-respons-kemenhub

Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke