JEO - Ekonomi




Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
dari Masa ke Masa

Senin, 26 November 2018 | 17:50 WIB

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya

 

~Simon Kuznets~

 

PERTUMBUHAN ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun, ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu.

Menurut ekonom Amerika Serikat, Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi.

Menurut salah seorang peraih Nobel Ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif.

Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif.

Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang-surut pertumbuhan ekonomi. JEO ini merangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soekarno sampai Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai data awal, per kuartal III-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 persen, angka tertinggi sejak 2014.

Memang, angka itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus 10 persen, sehingga ketika itu Indonesia dipuja-puji sebagai salah Macan Asia. Bahkan, kinerja ekonomi saat ini masih di bawah capaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6 persen.

Namun, kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil, setelah mengalami kejatuhan pada krisis 1998. Saat itu inflasi meroket drastis 80 persen dengan pertumbuhan ekonominya minus.

"Sekarang kita jelas tumbuh lebih baik, meski pertumbuhan di bawah zaman Orde Baru tapi reformasi ekonomi kita menunjukkan perbaikan pesat," ujar Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

ERA SEBELUM REFORMASI

 

 

Soekarno (1945-1967)


INDONESIA mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp 5.523.863.

Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74 persen. Lalu, pada 1963, pertumbuhannya minus 2,24 persen.

Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi.

Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit minus Rp 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600 persen hingga 1965.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53 persen. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08 persen. Terakhir di era Presiden Soekarno, 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79 persen.  

Presiden Soekarno dan rombongan meninjau proyek Asian Games di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/1961).
IPPHOS/A 34 T 1961 H 03
Presiden Soekarno dan rombongan meninjau proyek Asian Games di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/1961).

 

Soeharto (1967-1998)


MASA kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya.

Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

Tahun berikutnya, Soeharto membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970.

Ekonom Lana Soelistianingsih menyebut, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah, dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7 persen.

Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos.

Kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos.

Pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini, dengan 70 persen perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional.

"Ketika krisis, pemerintah kehilangan pijakan, ya bubarlah perekonomian Indonesia karena sangat bergantung pada pemerintah," kata Lana.

Posisi Bank Indonesia (BI) pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80 persen.

Pada 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13 persen.

Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Camdessusmenyaksikan Preisden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan di Jalan Cendana, Jakarta, pada 15 Januari 1998.
KOMPAS/JB SURATNO
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Camdessusmenyaksikan Preisden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan di Jalan Cendana, Jakarta, pada 15 Januari 1998.

ERA REFORMASI

 

 

BJ Habibie (1998-1999)


PEMERINTAHAN Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999. 

Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998.

Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.

Mantan Presiden BJ Habibie menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga-lembaga negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mantan Presiden BJ Habibie menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga-lembaga negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

Abdurrahman Wahid
(1999-2001)


ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada 2000.

Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64 persen. 

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (kanan) tertawa ketika berbincang bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) KH Cholil Bisri dalam Musyawarah Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (10/6).
Kompas/Agus Susanto
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (kanan) tertawa ketika berbincang bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) KH Cholil Bisri dalam Musyawarah Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (10/6).

Megawati Soekarnoputri
(2001-2004)


PADA masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen pada tahun sebelumnya.

Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen.

Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada 2002, 17,4 persen pada 2003, dan 16,7 persen pada 2004.

"Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa proses itu juga dipengaruhi politik. Reformasi politik juga mereformasi ekonomi kita," kata Lana.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung.

Saat itu, kata Lana, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi.

Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam rangka acara halal bi halal keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dengan masyarakat sekitanya, di kediaman Presiden di Jalan Kebagusan Besar IV No 45, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2002).
ALIF ICHWAN
Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam rangka acara halal bi halal keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dengan masyarakat sekitanya, di kediaman Presiden di Jalan Kebagusan Besar IV No 45, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2002).

Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)


MESKI naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005.

Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen.

Lalu, pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang.

Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen.

Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen.

Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik.

"Saat Bank Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas melambat lagi. Kita mulai keteteran," kata Lana. "Ekspor kita memang tinggi, tapi impornya lebih tinggi," tambah dia.

Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia.

Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang.

Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49 persen, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di level 6,23 persen. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56 persen pada 2013 dan 5,01 persen pada 2014. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat.
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat.

Joko Widodo (2014-Sekarang)

PADA masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing.

Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY.

Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen.

"Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun," kata Lana.

Di era Jokowi kata Lana, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. 

Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. 

Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17.

Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomis 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06 persen.

Sementara pada kuartal II-2018, ekonomi tumbuh 5,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pada Senin (5/11/2018), BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya.

Untuk kuartal IV-2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia, misalnya, memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5 persen.

Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB dengan kapasitas 75 megawatt yang akan membantu pasokan listrik di Wilayah Sulselbar dengan kekuatan putaran 30 buah turbin kincir angin.
ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE
Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB dengan kapasitas 75 megawatt yang akan membantu pasokan listrik di Wilayah Sulselbar dengan kekuatan putaran 30 buah turbin kincir angin.

 

TANTANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

 

TERKAIT naik-turun pertumbuhan ekonomi, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang saat ini notabene adalah rezim yang sedang berkuasa juga melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, ia ingin memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa dicapai dengan memperkuat usaha ultra-mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah juga berupaya menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan.

Dari sisi sektoral, pemerintah mendorong sektor yang punya nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja lebih luas. Jokowi juga menekankan pentingnya mengembangkan iklim investasi. Maka, mekanisme untuk mengurus perizinan harus diperbaiki agar efisien dan terukur.

Salah satu solusi yang diberikan adalah dibentuknya Online Single Submission (OSS) yang mempermudah investor mengurus perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS diyakini akan efektif mengurangi rantai birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.

Di masa kampanye dan awal pemerintahannya, Jokowi berambisi membawa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7 persen. Namun, ternyata kondisi ekonomi tak semulus yang dibayangkan.

Pertumbuhan ekonomi harus bersusah payah merangkak hingga ke posisinya saat ini. Angka 7 persen masih jauh dari realita. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengakui bahwa target itu sulit dicapai.

"Pertumbuhan 5 persen itu sudah lumayan baik, kalau lihat tekanan eksternal," kata Sri Mulyani.

Target 7 persen muncul karena pada 2014 pemerintah melihat potensi pertumbuhan ekonomi tinggi dari kondisi ekonomi global yang meyakinkan. Lagi pula, target tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR.

Pada 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN adalah 5,3 persen.

Sayangnya, perkembangan ekonomi global belakangan putar arah dan menimbulkan ketidakpastian. Tak hanya Indonesia yang terdampak, tapi juga negara lain. Sejumlah negara bahkan tak mampu bertahan sehingga mengalami krisis seperti Venezuela dan Turki.

Melihat realita seperti itu, pemerintah menurunkan target ke angka yang lebih rasional. Pada 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN adalah 5,3 persen.

Tantangan perekonomian Indonesia pada 2019 dan tahun-tahun mendatang pun diperkirakan tidak akan berkurang. Malah, sejak jauh-jauh hari banyak ekonom nasional dan global yang memperkirakan tantangan lebih berat menanti di masa mendatang.

Isu perang dagang yang memanaskan Amerika Serikat dan China pun sudah terbukti menyeret peta ekonomi politik global. Belum lagi kondisi ekonomi di Amerika Serikat yang diperkirakan bakal memperketat kebijakan moneternya, ditakar bakal menarik pulang greenback ke negeri asalnya, yang sudah pasti menekan nilai tukar mata uang negara lain termasuk rupiah.

Dari dalam negeri, persoalan dasar industrialisasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, juga masih menjadi pekerjaan rumah tiada usai bagi pemerintahan, siapa pun itu yang berkuasa.

Menjelang tutup tahun 2018, terbukti sejumlah kebijakan yang muncul juga kembali berkutat pada komoditas mentah, yang pada beberapa tahun sempat diupayakan untuk dikurangi dengan mengedepankan nilai tambah ketika diekspor, selain relaksasi.

Di luar perdagangan, sektor-sektor ekonomi lain yang diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan juga belum banyak unjuk gigi. Jasa dan pariwisata masih menjadi tumpuan bersanding dengan konsumsi.

Karena itu, siapa pun pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih pada Pemilu 2019 masih akan berhadapan dengan tantangan perekonomian yang sama, termasuk memacu angka pertumbuhan ekonomi ini.

Itu pun, pertumbuhan ekonomi seperti apa yang hendak disasar juga masih dapat terus menjadi dialektika bangsa, sekadar angka atau memang yang kinerja yang menyejahterakan warganya.

Tabik.