Presiden Tunjuk Menteri Susi ke Oslo untuk Ekonomi Kelautan

Kompas.com - 19/06/2018, 06:19 WIB

Wisnu Nugroho

Penulis

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Anak-anak nelayan bermain denagn hiu paus di pantai Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (keenam kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (keenam kanan) bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut.

OSLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagi wakil untuk pertemuan Sherpa Meeting of the High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy di Oslo, Norwegia, Selasa (19/6/2018).

Menurut keterangan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat penunjukan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara tertanggal 8 Juni 2018.

Menteri Susi hadir dalam pertemuan untuk persiapan materi dan berfungsi sebagai contact person Pemerintah RI. Saat ini, Menteri Susi dan delegegasi sudah berada di Oslo, Norwegia untuk pertemuan ini.

Penunjukan Menteri Susi mewakili Presiden itu merupakan respons atas permintaan PM Norwegia Erna Solberg yang mengundang Presiden Jokowi sebagai anggota Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy).

Panel Tingkat Tinggi digelar karena fakta bahwa laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Untuk menjadikan potensi laut ini benar-benar terlaksana, butuh konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama di tengah ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas laut.

KOMPAS.COM/ROSYID AZHAR Anak-anak nelayan bermain denagn hiu paus di pantai Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango.

Dokumen Rencana Aksi yang dihasilkan oleh Panel Tingkat Tinggi akan dibahas bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kelautan (United Nations Special Envoy for Ocean) untuk diadopsi PBB pada UN Ocean Conference tahun 2020.

Utusan Khusus PBB tentang Kelautan saat ini adalah Peter Thomson, (Mantan Presiden UN General Assembly ke-71).

Tujuan umum Panel Tingkat Tinggi ini adalah berkontribusi terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals 2030.

Anggota panel

Secara umum, anggota panel terdiri dari Kepala-kepala Pemerintahan/Heads of Government/ Heads of State.

Ada 13 negara yang sudah bergabung antara lain Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile dan Namibia.

Tiga belas negara ini mewakili lebih dari 60 persen seluruh panjang garis pantai di dunia, yaitu sepanjang 261.444 km.

Indonesia dan Norwegia merupakan dua negara dengan garis pantai terpanjang kedua dan ketiga di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia dimiliki Kanada yaitu 202.080 kilometer. Garis pantai Indonesia 99.093 kilometer dan Norwegia 83.281 kilometer.

Manfaat bagi Indonesia