Mentan Optimis Indonesia Bisa Swasembada Bawang Putih

KOMPAS.com – Menteri Pertanian, Andi Amran optimis bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada bawang putih. 

Itu karena Indonesia memiliki potensi lahan nasional seluas 600.000 hektar (ha) yang tersebar di 110 kabupaten kota hasil Perluasan Areal Tanam Baru (PTAB). 

Sementara itu, untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional hanya diperlukan lahan seluas 69.000 ha. Inilah yang akan menjadi fokus Kementan hingga tahun 2021 nanti. 

Namun sesuai perhitungan Kementan, untuk mencapai swasembada bawang putih dibutuhkan lahan seluas 73.000 ha. 

Luas tersebut nantinya akan terbagi menjadi 60.000 ha ditujukan untuk bawang konsumsi dan 13.000 ha sisanya ditujukan untuk produksi benih. 

Pemerintah sendiri pun terus berupaya untuk memperluas areal tanam komoditas bawang putih demi mengejar target swasembada. 

Misalnya, beberapa importir bawang putih yang telah mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) wajib tanam lima persen dari total penganjuran rekomendasi impornya. 

Selain itu, Kementan juga melibatkan Satuan Petugas (Satgas) Pangan dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan terhadap program swasembada bawang putih ini, sehingga tidak mengalami kendala secara teknis dan tetap terus menjaga pencegahan korupsi. 

Amran juga memastikan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang mempermainkan pangan rakyat.

“Saya pastikan akan blacklist importir yang tidak serius mendukung program ini. Sudah ada 56 perusahaan yang kita blacklist dan tidak lagi bisa mengimpor bawang,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya.

Bahkan, ditambahkan Amran, Satgas Pangan Polri diminta untuk melakukan penindakan apabila ada indikasi melakukan Kartel Pangan dan mempermainkan stok di masyarakat. 

Dari sisi internal Kementan, Amaran menyatakan akan menjaga kalangannya agar tidak tergiur dengan upaya rayuan para mafia. 

Upaya ini sebelumnya sudah berhasil Amran lakukan, terbukti Kementan diberikan penghargaan anti gratifikasi selama dua tahun berturut-turut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas komitmen pencegahan korupsi. 

Hal tersebut tentunya menjadi sebuah prestasi bagus karena tidak semua kementerian bisa memperoleh penghargaan dari KPK. 

“Kementan tidak akan main-main. Kami akan fokus mensejahterakan petani dan melindungi konsumen,” katanya.